Gerindra Sebut Tak Mungkin Pemerintah Tekan PPN Hingga 5 Persen

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut tak mungkin pemerintah saat ini menekan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 5%.

Hal itu membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit yang mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto bisa mengusulkan penurunan tarif PPN.

Ketentuan itu tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurut Pasal 7 Ayat (3) pada Bab IV, PPN rentang perubahan tarif itu berada di angka 5& hingga 15%.

“Undang-Undangnya mengantarkan 12% naik Januari 2025. Undang-Undangnya begitu. Jadi harus dinaikkan,” tegas Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12).

“Tetapi apakah apa saja yang naik itu nanti akan dipelajari oleh Pemerintah,” tambahnya.

Muzani menyebut semua kemungkinan pasti akan diambil yang terbaik oleh pemerintah. Ia mengklaim Presiden Prabowo pasti akan mengambil segala kemungkinan yang terbaik bagi rakyat.

“Apa yang sekarang menjadi pandangan keberatan dan memberatkan rakyat pasti akan diambil oleh Pak Prabowo,” tuturnya.

Soal efek domino dari kenaikan PPN 12% barang mewah yang memengaruhi sektor mikro, Muzani mengaku akan membahas hal tersebut lebih lanjut.

Namun, dirinya mengatakan masih belum mengetahui apakah kebijakan kenaikan PPN 12 persen tersebut akan dibatalkan atau tetap berlanjut. “Saya tidak tahu, saya belum tahu,” ujarnya. (P-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal