Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah menyalurkan anggaran perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) senilai Rp307,1 triliun sampai akhir September 2022.
“Anggaran perlindungan sosial yang memberikan perisai dan bantalan untuk melindungi rakyat dari guncangan telah terealisasi Rp307,1 triliun, antara lain untuk 10 juta Kartu Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH),” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang dipantau di Jakarta, Jumat.
Selanjutnya anggaran bansos juga diberikan kepada 18,7 juta KPM Kartu Sembako, 23,9 juta penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, dan 23,9 juta penerima Bantuan Tunai Pekerja Kaki Lima.
Di samping itu bansos juga diberikan kepada 5,64 juta debitur penerima subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan 7,5 juta KPM BLT Desa.
“Kita juga masih memberikan bantuan tambahan akibat kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) waktu itu yang terealisasi senilai Rp11,9 triliun,” katanya.
Bantuan tambahan karena kenaikan harga BBM terdiri atasi BLT untuk masyarakat terdampak kenaikan harga BBM yang telah terealisasi senilai Rp6,44 triliun dari target Rp12,40 triliun untuk 20,65 juta KPM.
Di samping itu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp4,2 triliun juga sudah terealisasi untuk 7,1 juta pekerja dari target Rp9,60 triliun untuk 16 juta pekerja.
Bantuan tambahan yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga telah terealisasi senilai Rp1,2 triliun dari target senilai Rp4,59 triliun.
“Jadi berbagai bantalan ini adalah wujud dari APBN untuk melindungi masyarakat dari guncangan yang terjadi secara luar biasa saat ini dari berbagai faktor global,” katanya. (Ant/OL-12)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved