Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah berjanji untuk menambah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Program bansos bisa dilanjutkan, jika ada ruang fiskal yang cukup dalam APBN.
"Nanti kalau APBN ada kelebihan, kita akan tambahkan ya," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, saat meyalurkan bansos di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (28/9).
Di lokasi tersebut, Kepala Negara membagikan tiga jenis bansos, yaitu bantuan masyarakat dari Presiden sebesar Rp1,2 juta, bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp300 ribu dan bantuan sembako.
Baca juga: Realisasi Bansos BBM Terkendala Sosialisasi ke Pemda
Lebih lanjut, Presiden berpesan kepada seluruh penerima, agar bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah untuk hal produktif.
"Saya titip ini gunakan untuk hal yang produktif. Untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli handphone? Tidak boleh, ya. Jangan beli pulsa atau baju baru. Jangan dulu," pungkas Jokowi.
Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 11.466 keluarga penerima manfaat BLT BBM. Realisasi penyaluran BLT BBM di Kabupaten Halmahera Barat sudah mencapai 76,83%.(OL-11)
Pemerintah juga akan melakukan audit keuangan pesantren calon penerima bantuan. Menurut Muhaimin, dana segar tidak akan diberikan kepada pesantren yang mampu merenovasi gedung.
Budiman menyebut jika dirinya saat menjadi anggota DPR RI, sudah berupaya membantu masyarakat termasuk di pedesaan dengan adanya dana bantuan desa
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Cek NIK KTP Anda apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah! Panduan lengkap cara mudah dan cepat mengetahui status bantuan dengan NIK Anda. Klik disini
Cek bansos BBM 2024 cair? Panduan lengkap cara mengecek status penerima bantuan BBM secara online & offline. Dapatkan informasi terbaru dan pastikan Anda terdaftar!
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved