Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah berjanji untuk menambah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Program bansos bisa dilanjutkan, jika ada ruang fiskal yang cukup dalam APBN.
"Nanti kalau APBN ada kelebihan, kita akan tambahkan ya," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, saat meyalurkan bansos di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (28/9).
Di lokasi tersebut, Kepala Negara membagikan tiga jenis bansos, yaitu bantuan masyarakat dari Presiden sebesar Rp1,2 juta, bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp300 ribu dan bantuan sembako.
Baca juga: Realisasi Bansos BBM Terkendala Sosialisasi ke Pemda
Lebih lanjut, Presiden berpesan kepada seluruh penerima, agar bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah untuk hal produktif.
"Saya titip ini gunakan untuk hal yang produktif. Untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli handphone? Tidak boleh, ya. Jangan beli pulsa atau baju baru. Jangan dulu," pungkas Jokowi.
Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 11.466 keluarga penerima manfaat BLT BBM. Realisasi penyaluran BLT BBM di Kabupaten Halmahera Barat sudah mencapai 76,83%.(OL-11)
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Cek NIK KTP Anda apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah! Panduan lengkap cara mudah dan cepat mengetahui status bantuan dengan NIK Anda. Klik disini
Cek bansos BBM 2024 cair? Panduan lengkap cara mengecek status penerima bantuan BBM secara online & offline. Dapatkan informasi terbaru dan pastikan Anda terdaftar!
KIS gratis dari pemerintah? Dapatkan! Panduan lengkap cara mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) gratis, syarat, dan manfaatnya. Cek di sini sekarang!
BPIP waspadai potensi kerusakan dari kekuasaan pemerintah yang bersifat absolut
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved