Menkeu: Pemerintah Berusaha Maksimal Tekan Kemiskinan

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah berupaya secara optimal untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satunya, melalui upaya perbaikan data yang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek).

"Sehingga, semua instrumen di APBN kita bisa jauh lebih fokus kepada kelompok miskin," ujar Ani, sapaan akrabnya, Kamis (29/9).

Perbaikan data dikatakannya banyak membantu kesuksesan sejumlah program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah. Terlebih, agenda perlindungan sosial pemerintah tak semata terpaku pada rangkaian bantuan reguler.

Baca juga: Bank Dunia Perbarui Penghitungan Kemiskinan, Ekonom: Pemerintah Harus Legawa

Seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, berikut melalui instrumen fiskal lain, termasuk dana transfer ke daerah. Transfer dana ke daerah dapat digunakan untuk mendukung upaya penanganan kemiskinan.

Dalam hal ini, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, dana desa dan program lain oleh pemerintah daerah. "Kalau kita punya langkah yang sama, kita berharap ini bisa menurunkan (kemiskinan) secara jauh lebih sistematik dan akuntabel," imbuh Bendahara Negara.

Menurutnya, setiap kementerian/lembaga (K/L) sudah memiliki misi untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrem. Hal itu sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden Joko Widodo, yang menginginkan tingkat kemiskinan ekstrem nasional berada di titik terendah, bahkan hingga nol.

Baca juga: Presiden Tegur 10 Daerah dengan Belanja Produk Lokal Terendah

"Ini akan membuat kita fokus untuk men-deliver. Tentu kalau dilihat dari sumber dana, apakah belanja pusat, atau pemda, itu semua bisa difokuskan pada penurunan kemiskinan, termasuk stunting," pungkas Ani.

Nuansa optimisme juga disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu. Dia meyakini target kemiskinan yang dipatok dalam indikator pembangunan pada 2023 bakal tercapai, yakni 7,5-8,5%.

APBN disebutnya tetap menjadi instrumen andalan pemerintah untuk menekan tingkat kemiskinan. "Fleksibilitas dari APBN memang menjadi fitur yang berharga, di mana kalau ada gejolak, seperti dua tahun terakhir ini, APBN adalah shock absorber," kata Febrio.(OL-11)