Dua Bulan Menuju 2023, Anggaran Belanja Negara Masih Tersisa Rp1.200 Triliun

DUA bulan menjelang tutup buku anggaran tahun 2022, serapan belanja negara tergolong masih cukup rendah. Hingga akhir September, alokasi belanja negara di dalam APBN masih tersisa sekitar Rp1.200 triliun, sedangkan total dana yang disediakan menyentuh Rp3.106,4 triliun.

"Masih ada Rp1.200 triliun yang akan di-spend (dibelanjakan) dalam dua bulan ke depan, dan itu uang yang sangat besar," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Seminar Bincang APBN 2023 bertema Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko, Jumat (28/10).

Dari data Kemenkeu, per September 2022, belanja negara baru mencapai Rp1.913,9 triliun, atau 61,6% dari total alokasi belanja. Itu terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp674,4 triliun, belanja non K/L Rp686,8 triliun, dan transfer ke daerah Rp552,6 triliun.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan, dana Rp1.200 triliun dinilai terlalu besar untuk diserap atau dihabiskan dalam kurun waktu 60 hari. Alih-alih memberi manfaat, dikhawatirkan belanja itu hanya sekadar habis demi mengejar target penyerapan.

Berdasarkan hitungan rerata, dari realisasi belanja negara selama 9 bulan terakhir, setiap bulannya dana yang diserap hanya sekitar Rp213 triliun. Dus, penyerapan dana sekitar Rp600 triliun dalam sebulan dianggap cukup berat.

Belum lagi, sering kali baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kerap melakukan belanja-belanja yang tidak perlu di triwulan IV. Dikhawatirkan, belanja yang dipaksakan untuk meningkatkan tingkat serapan justru tak memberi kemanfaatan.

Baca juga: Hadapi Ancaman Resesi dengan 4 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

"Pemerintah tidak perlu berusaha keras membelanjakan atau menghabiskan anggaran. Belanja sepantasnya, sehingga akan ada sisa anggaran yang bisa dialihkan untuk tahun berikutnya untuk persiapan adanya resesi global. Dengan tidak menghabiskan anggaran, defisit anggaran bisa ditekan di level rendah, tidak harus sampai 4.5% di tahun ini," jelas Teguh saat dihubungi.

Terpisah, periset dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, besarnya sisa anggaran belanja APBN di penghujung tahun sudah terjadi berulang kali. Ini menurutnya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Yusuf mendorong agar pemerintah bisa segera mengeksekusi belanja, utamanya yang terkait dengan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang hingga September juga baru terealisasi Rp229,17 triliun, atau 50,3% dari pagu Rp455,62 triliun.

"Dalam kerangka pemulihan ekonomi, dana PC-PEN masih sangat memungkinkan untuk dipercepat realisasinya. Koordinasi lintas kementerian perlu dipercepat terutama untuk menyelesaikan masalah administrasi," kata Yusuf.

Sementara di level daerah, lanjutnya, kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu percepatan realisasi APBD perlu ditingkatkan dan membangun koordinasi intensif dengan pemerintah terkait realisasi dana PC-PEN di level daerah.

"Sekali lagi, dalam kerangka pemulihan ekonomi, pemerintah perlu fokus dalam upaya percepatan realisasi belanja di tahun ini. Apalagi fondasi pemulihan ekonomi di tahun ini menjadi penting dalam menghadapi ancaman resesi di tahun depan," pungkas Yusuf. (OL-4)