DPR Apresiasi Langkah BI Jaga Ketahanan Pangan melalui GNPIP

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang berinisiatif menjaga ketahanan pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Dibandingkan bank sentral lainnya di berbagai negara, menurutnya, hanya BI yang berupaya keras melakukan hal tersebut. Sehingga, upaya tersebut menjadi tepat, terutama menjaga ketahanan pangan nasional di masa ketidakpastian global.

“Kalau kemarin dalam APBN kita sepakati inflasi di kisaran 3%, tapi kondisi inflasi kita saat ini sudah mencapai 5,95 persen. Itu juga saya kira sudah sangat bagus karena perkiraan beberapa negara, bahkan lembaga internasional memperkirakan inflasi kita bisa 6 persen hingga 7 persen. Jadi kalau kita bisa tahan di bawah 5% ini saya kira sudah prestasi,” ujar Amir di Makassar dalam keterangan tertulis Kamis (27/10).

Upaya BI itu, kata Amir, sebagai lembaga independen merupakan hal yang kreatif dan memiliki kepedulian kepada masyarakat, terutama menjaga daya beli dan ketahanan pangan nasional.

Meski kondisi inflasi pangan Indonesia sudah di atas target, namun, hal tersebut patut diapresiasi karena masih berada di bawah tingkat inflasi yang terjadi di negara-negara lain.

Karena itu, politikus PPP ini memberikan apresiasi pada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia dalam mendukung pengendalian inflasi.

Ketahanan pangan sendiri berkontribusi sekitar 73 persen untuk pengurangan angka kemiskinan.

Baca juga: Hadapi Ancaman Resesi Global, Pemerintah Perlu Perkuat Kolaborasi 

“Rantai distribusi memang perlu diperpendek untuk menjaga harga pangan di masyarakat. Saya berharap daya beli masyarakat terus terjaga melalui sinergi yang dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menuturkan, kondisi ketahanan pangan yang terdapat dalam beberapa komoditas yang ada di Indonesia. Stok pangan untuk beras berada di posisi 88 hari, jagung 52 hari, dan kedelai 7 hari.

“Ini yang sangat perlu kita perhatikan bahwa kalau di daerah Jawa, di daerah pengrajin tahu, tempe, maka kedelai menjadi fungsi, menjadi komoditas yang diperlukan,” ujar Gusti.

Meski demikian, kata Gusti, pihaknya tetap memperhatikan arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo agar waspada dan berhati-hati, serta tidak lengah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dari kondisi inflasi global. (RO/OL-09)