Cegah Resesi, Pemerintah Diminta Bijak Kelola APBN

INDONESIA terancam mengalami resesi pada 2023 akibat tekanan ekonomi global yang semakin kuat. Ketua Bidang Perdagangan dan Perindustrian DPP Generasi Muda Pembaharuan (Gempar) Indonesia, Maudy Cancera Palar mengatakan, resesi 2023 menandakan dunia sedang tidak baik-baik saja. 

Perlambatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan menyebabkan naiknya tingkat suku bunga yang begitu tinggi.

Maudy yang juga CEO Klik Panen itu menuturkan, dengan potensi resesi itu, APBN 2023 harus dijaga dengan baik oleh pemerintah agar penggunaannya efektif dan tidak dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak perlu.

"Hal ini diperlukan demi menjaga stabilitas neraca keuangan kita, sehingga orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan bisa terbantu oleh APBN 2023 lewat program-program yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait," kata Maudy melalui keterangannya, Rabu (5/10).

Meski di bawah ancaman resesi, Maudy mengapresiasi pemerintah dapat menekan laju inflasi.

"Di tengah inflasi yang sangat tinggi, kita perlu mengapresiasi pemerintah bahwa pemerintah berhasil menekan inflasi di angka 4,7% di mana di negara maju sudah mencapai lebih dari 10%," katanya.

Baca juga : Transisi Energi Bersih Masih Sulit Lepas dari Minyak dan Gas

Meski berhasil menekan inflasi, Maudy menilai pemerintah perlu mempercepat realisasi program. Kementerian Sosial sebagai leading sector pemerataan kesejahteraan sosial harus mempercepat program-program Perlindungan Jaminan Sosial, Perlindungan Keluarga Harapan dan lainnya untuk menghadapi resesi.

Selain itu, pemerintah juga harus menjaga permintaan dan suplai masyarakat baik di ibu kota maupun di daerah. Jika permintaan dan suplai tidak merata, maka faktor kenaikan harga sembako dan komoditi lainnya berpotensi semakin meningkat.

"Pemerintah harus menjaga dan memberikan kepastian regulasi soal investasi apalagi tahun depan juga menjadi tahun tahun politik untuk Indonesia, pasalnya tahun politik bagi pengusaha adalah hal yang sangat rawan dan sering dihindari untuk ekspansi bisnisnya," jelasnya.

Meskipun 2023 diramalkan mengalami resesi, namun pemerintah Indonesia tidak boleh pesimistis. Menjadi tuan rumah Presidensi G20 harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperkuat posisi ekonomi.

"Apalagi 2023 mendatang Indonesia akan memimpin ASEAN. Pemerintah, pengusaha dan masyatakat harus bekerja sama menjalin sinergi, berkolaborasi membangun pemulihan ekonomi Indonesia," pungkasnya. (RO/OL-7)