Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KOMISI I DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 sebesar Rp 624 miliar untuk tahun 2023.
Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi jagat siber Indonesia dari serangan siber, seperti yang dilakukan Bjorka dan yang lainnya.
Anggaran yang disahkan pada hari ini, Kamis (22/9) tersebut untuk memenuhi kebutuhan dua program, yaitu manajemen badan siber dan sandi negara sebesar Rp 407.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217.224.610.000.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong BSSN untuk lebih serius menangani masalah kebocoran data dan serangan siber yang belakangan terjadi di Indonesia.
Baca juga: Pengamat Sebut Timsus Sulit Tangkap Bjorka karena Salah Metode Investigasi
"Saya minta BSSN lebih serius lagi, lebih memperkuat lagi sistem keamanan siber kita. Apalagi sekarang penambahan pagu anggaran yang sudah disetujui DPR," kata Gus Muhaimin di Jakarta, Kamis, 22 September 2022.
Gus Muhaimin yang juga Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan Indonesia saat ini sedang darurat teknologi informasi. Di sisi lain situasi tersebut dinilainya sebagai momentum untuk mereformasi total sistem informasi agar tak mudah diobok-obok pihak tak bertanggungjawab.
"Saya tegaskan saat ini kita darurat teknologi informasi. Begitu mudahnya data-data kita diobok-obok hacker. Dan ini sekaligus jadi momentum untuk reformasi sistem teknologi kita," ungkap Gus Muhaimin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas mendorong BSSN untuk tak ragu merekrut tenaga profesional dan ahli IT sebanyak mungkin. Di samping itu, upgrade teknologi juga tak kalah penting untuk segera direalisasikan.
"BSSN jangan sungkan rekrut tenaga profesional yang ahli di bidang IT, lebih banyak lebih baik. Tapi juga penting upgrade juga teknologinya," tukas Gus Muhaimin. (RO/OL-09)
Sekolah Rakyat juga akan menjadi rumah pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga miskin demi menciptakan sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri.
Menko PM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
PFI menyelenggarakan FIFest 2025 sebagai upaya mendorong transformasi sosial berbasis budaya filantropi.
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved