Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan realisasi defisit anggaran pada akhir tahun ini tidak akan mencapai target yang sudah ditetapkan.
"Kita perkirakan akan lebih rendah dari 3,9 persen PDB, sehingga akan menjadi bekal yang sangat baik dan tepat memasuki 2023," kata Sri Mulyani di Jakarta, hari ini.
Ia mengatakan penerimaan negara yang terus membaik hingga akhir tahun menjadi salah satu alasan defisit anggaran akan jauh di bawah target dalam Perpres 98/2022 sebesar 4,5 persen PDB.
Defisit pun tetap diproyeksikan rendah meski realisasi belanja pemerintah sebanyak 40 persen akan meningkat pada triwulan IV, seiring dengan makin dekatnya akhir tahun anggaran.
"Defisit secara keseluruhan sudah pasti turun jauh dari (target) Perpres, tapi kita lihat sejauh mana penurunan indikatif dari akhir tersebut," katanya.
Hingga September, APBN bahkan masih tercatat surplus sebesar Rp60,9 triliun atau 0,33 persen terhadap PDB. Surplus ini mengecil dibandingkan periode Agustus, tapi lebih baik dari September tahun lalu yang tercatat defisit Rp451,9 triliun.
Baca juga: Cukai Rokok Resmi Naik 10% Mulai Tahun Depan
Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp1.974,7 triliun hingga September 2022 dari target APBN Rp2.266,2 triliun atau melonjak 45,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp1.355 triliun.
Pendapatan melonjak karena realisasi seluruh komponen mulai dari penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan.
Penerimaan pajak mencapai Rp1.310,5 triliun atau naik 54,2 persen dari periode sama tahun lalu Rp850,1 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp232,1 triliun yang naik 26,9 persen dari periode tahun lalu Rp182,9 triliun.
Untuk realisasi belanja negara hingga September 2022 telah terserap Rp1.913,9 triliun atau 61,6 persen dari pagu tahun ini sebesar Rp3.106,4 triliun dan mampu tumbuh 5,9 persen (yoy) dari tahun lalu Rp1.806,9 triliun.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan target defisit anggaran dalam APBN sesuai Perpres 98/2022 sebesar Rp840,2 triliun atau 4,5 persen terhadap PDB.(Ant/OL-4)
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
APBN per Mei 2025 tercatat mengalami defisit Rp21 triliun, atau 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas tarif Donald Trump
Defisit APBN 2025 pada Maret setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB) dan 16,9% dari proyeksi defisit anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp616,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong diakukannya kolaborasi antara International Finance Corporation (IFC) dengan BUMN untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Hasil kerja sama dan sinergi bakal diperuncing dan difinalisasi pada Kamis (20/2) oleh tim teknis
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi program Desa BRILian yang diinisasi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bakal melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas perihal pajak karbon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved