Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rokok sebesar 10% pada 2023 dan 2024. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11).
"Seperti diketahui, penetapan CHT ditetapkan setiap tahun dan di dalam UU APBN 2023 telah ditetapkan juga target pendapatannya. Hari ini, Presiden setuju menaikan cukai rokok sebesar 10% untuk 2023 dan 2024," ujar Sri Mulyani selepas rapat terbatas.
Ia menjelaskan kenaikan 10% akan diterjemahkan menjadi kenaikan rata-rata di tiap-tiap golongan, yang meliputi sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek pangan (SKP).
“Untuk golongan SKM I dan II akan meningkat antara 11,5%-11,75%, SPM I dan II naik di 11-12%, dan SKP I, II, dan III naik 5%,” tuturnya.
Perempuan yang akrab disapa Ani itu mengakui bahwa penaikan tarif CHT dilakukan untuk menekan tingkat konsumsi rokok di masyarakat.
Melalui instrumen tersebut, pemerintah ingin menurunkan jumlah perokok pada golongan anak di rentang usia 10 hingga 18 tahun.
Selain itu, upaya pengendalian konsumsi rokok juga perlu dilakukan karena komoditas tersebut menjadi komponen pengeluaran tertinggi kedua pada rumah tangga miskin.
Baca juga: Dolar AS Menguat, Menkeu: Stabilitas Rupiah Tetap Terjaga
"Rokok adalah pengeluaran tertinggi kedua. Itu ada di bawah beras dan melebihi konsumsi protein seperti telur, ayam, tahu, dan tempe yang sebenarnya lebih dibutuhkan masyarakat," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Kemudian, pengendalian konsumsi rokok juga diyakini mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Sebagaimana diketahui, merokok merupakan salah satu pemicu meningkatnya risiko stunting dan kematian.
"Harapan kita menaikkan cukai rokok adalah agar keterjangkauan terhadap rokok semakin turun. Dengan demikian konsumsi juga akan turun," ucap Ani.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa keputusan penaikan CHT juga telah mempertimbangkan aspek ekonomi.
Ia menyadari bahwa industri rokok memegang peranan bagi perekonomian.
"Kita memahami bahwa industri rokok memiliki aspek tenaga kerja yang besar. Dari sisi pertanian, ini juga harus dipertimbangkan secara proporsional," lanjut Menkeu.
Tidak hanya rokok, penaikan tarif CHT juga akan berlaku pada rokok elektrik dan produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya (HPTL). Untuk rokok elektrik, Ani menuturkan, kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama lima tahun ke depan.
“Hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik yaitu rata-rata 15% untuk rokok elektrik dan 6% untuk HTPL. Ini berlaku setiap tahun. Jadu naik 15% setiap tahun selama lima tahun ke depan,” tandasnya.(OL-4)
Aktivitas fisik dan menghindari rokok serta alkohol menjadi hal yang bisa mencegah demensia
Gaya hidup tidak sehat seperti minum alkohol dan merokok perlu dihindari untuk mencegah potensi kanker payudara.
“Peran iklan jelas amat besar dalam hubungan dengan konsumsi rokok yang membahayakan kesehatan ini."
Tjandra menyampaikan semua sepakat bahwa merokok membahayakan kesehatan.
Sedikitnya sudah 652 pengemudi motor ditilang lantaran berkendara sambil merokok.
Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan No 12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor menjadi cambuk untuk implementasi larangan merokok sambil berkendara.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved