Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah tren penguatan dolar Amerika Serikat (AS).
Hal ini terlihat dari nilai tukar rupiah hingga 31 Oktober 2022, yang hanya terdepresiasi 8,62% year to date (ytd). Dalam hal ini, jika dibandingkan negara lain yang despresiasinya mencapai dua digit.
Baca juga: Pertamina Terima Dana Kompensasi BBM Rp137,6 Triliun dari Pemerintah
"Rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan depresiasi sejumlah mata uang lain. Misalnya, India yang mengalami depresiasi 10,2%. Lalu, Malaysia depresiasi 11,86% dan Thailand depresiasi 12,23%," papar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, Kamis (3/11).
Menurut Bendahara Negara, tren depresiasi nilai tukar negara berkembang didorong oleh menguatnya dolar AS. Kondisi itu tidak lepas dari pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral AS (The Fed) di tengah ketidakpastian keuangan global.
Baca juga: Menkeu: PMI Manufaktur RI Masih Berada di Zona Ekspansif
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan pihaknya akan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah itu dengan tetap berada di pasar sebagai upaya pengendalian inflasi. Khususnya, imported inflation melalui intervensi di pasar valas, serta pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder.
"BI juga melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder, untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR. Dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor asing. Tujuannya, memperkuat nilai tukar rupiah," jelas Perry.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved