Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk 'mengeman-eman' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah situasi sulit seperti sekarang.
"Saya selalu sampaikan kepada Bu Menkeu. Bu, kalau kita punya uang di APBN, dieman-eman. Dieman-eman itu dijaga, digunakan hati-hati," ujar Jokowi dalam UOB Economic Outlook 2023 di Jakarta, Kamis (29/9).
Ia memerintahkan bendahara negara untuk memanfaatkan setiap rupiah dengan saksama. Jangan sampai anggaran dikeluarkan secara jor-joran.
"Karena kita tidak boleh berpikir uang hanya untuk hari ini dan tahun ini. Kita harus lihat tahun depan seperti apa," sambungnya.
Kepala negara mengaku khawatir dengan ketidakpastian ekonomi yang masih terus melanda dunia. Berdasarkan informasi dari banyak pengamat internasional, situasi ekonomi tahun depan akan lebih gelap.
"Semua pengamat internasional menyampaikan tahun depan lebih gelap," ucap Presiden.
Baca juga: Presiden: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Tiga Bisa Capai 6 Persen
Pada agenda G7 yang dihelat Juni lalu, Jokowi mengatakan para pemimpin negara yang hadir juga menyuarakan ketakutan mereka. Semua negara mengeluhkan persoalan yang nyaris serupa, mulai dari krisis energi, krisis pangan hingga finansial.
"Dari situ saya bisa simpulkan bahwa semua sulit. Sama seperti ketika saya bertemu Presiden Zelenskyy dan Presiden Putin. Mereka bilang perang tidak akan berhenti besok, bulan depan atau tahun depan. Artinya, ini tidak jelas. Negara kita perlu endurance yang panjang," tuturnya.
Kendarti demikian, ia masih bersyukur karena kondisi perekonomian Tanah Air masih lebih baik dibandingkan semua negara G7 atau bahkan G20. Jokowi menyebut tidak ada negara anggota G20 yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih baik dari Indonesia.
"Coba dicari negara G20 yang tumbuh di atas 5%. Kita ini yang tertiggi di G20," papar mantan wali kota Surakarta itu.
Dari segi nilai tukar, rupiah juga cenderung masih cukup kuat dibandingkan mata uang negara-negara lain.
"Ini yang harus kita syukuri dan kita memang masih perlu kerja keras dalam jangka panjang," pungkasnya.(OL-5)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved