Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional yang tengah terjadi. Keuangan negara disebut akan menjadi penghantar untuk mendorong geliat sektor-sektor lain yang dapat memacu pertumbuhan.
"Anggaran negara itu paling hanya 15% dari PDB (Produk Domestik Bruto), 85% nya ada di sektor usaha, swasta, rumah tangga, itu yang berkontribusi besar dari PDB Indonesia. Kita ingin 15% ini ibaratnya mendorong, menjadi katalis bagi 85% itu," ujarnya dalam Wealth Wisdom 2022 bertema Economic Outlook 2023, Selasa (29/11).
Baca juga: Potensi Dualisme Kewenangan di Perpres Neraca Komoditas
Di saat yang sama, pengelola keuangan negara juga akan menggunakan instrumen fiskal secara efisien. Ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU 2/2020 yang mengharuskan defisit anggaran kembali maksimal 3% terhadap PDB di 2023.
Suahasil menyebutkan, itu perlu dilakukan agar APBN tetap kredibel dan mampu memainkan peranannya untuk bisa mengiringi pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah efisiensi belanja mutlak dilakukan. Namun itu tak berarti pemerintah bakal menahan belanja.
Efisiensi belanja yang dimaksud ialah tiap pemegang kuasa anggaran seperti Kementerian/Lembaga (K/L) didorong untuk bisa menentukan skala prioritas. Kegiatan yang dinilai tidak berdampak bagi masyarakat dan perekonomian dihentikan atau dialihkan untuk menjalankan kegiatan yang lebih produktif.
Hal tersebut dapat dilakukan pada tahun ini melalui automatic adjustment sebesar 5% dari anggaran di tiap K/L. "Apakah masih ada? kita coba lagi tahun depan, caranya adalah kita desain lagi tahun depan. Jadi ruang efisiensi kita cari, bukan dalam rangka mengurangi pengeluaran negara, tapi untuk efisien," terang Suahasil.
"Ini bukan memotong anggaran. Tahun depan anggaran belanja pemerintah Rp3.061 triliun, bukan angka yang kecil. Rp800 triliun kita transfer ke triliun, sisanya dibelanjakan pemerintah pusat. Ini yang kami yakini, Indonesia bisa maju karena kita punya ruang dari efisiensi yang dilakukan," tambahnya.
Lebih lanjut, Suahasil menambahkan, pemerintah tetap optimis perekonomian bakal tumbuh di kisaran target yang telah ditetapkan, yakni 5,3% di 2023. Ini karena Indonesia dinilai telah mengantongi modal yang cukup baik di 2022 dan diupayakan akan terus dijaga di tahun depan.
Namun di saat yang sama, pengambil kebijakan juga akan tetap mewaspadai gejolak perekonomian global. Ini diperlukan agar apa yang terjadi di level dunia tak langsung merembes ke perekonomian dalam negeri dan menghambat pertumbuhan. (OL-6)
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved