Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional yang tengah terjadi. Keuangan negara disebut akan menjadi penghantar untuk mendorong geliat sektor-sektor lain yang dapat memacu pertumbuhan.
"Anggaran negara itu paling hanya 15% dari PDB (Produk Domestik Bruto), 85% nya ada di sektor usaha, swasta, rumah tangga, itu yang berkontribusi besar dari PDB Indonesia. Kita ingin 15% ini ibaratnya mendorong, menjadi katalis bagi 85% itu," ujarnya dalam Wealth Wisdom 2022 bertema Economic Outlook 2023, Selasa (29/11).
Baca juga: Potensi Dualisme Kewenangan di Perpres Neraca Komoditas
Di saat yang sama, pengelola keuangan negara juga akan menggunakan instrumen fiskal secara efisien. Ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU 2/2020 yang mengharuskan defisit anggaran kembali maksimal 3% terhadap PDB di 2023.
Suahasil menyebutkan, itu perlu dilakukan agar APBN tetap kredibel dan mampu memainkan peranannya untuk bisa mengiringi pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah efisiensi belanja mutlak dilakukan. Namun itu tak berarti pemerintah bakal menahan belanja.
Efisiensi belanja yang dimaksud ialah tiap pemegang kuasa anggaran seperti Kementerian/Lembaga (K/L) didorong untuk bisa menentukan skala prioritas. Kegiatan yang dinilai tidak berdampak bagi masyarakat dan perekonomian dihentikan atau dialihkan untuk menjalankan kegiatan yang lebih produktif.
Hal tersebut dapat dilakukan pada tahun ini melalui automatic adjustment sebesar 5% dari anggaran di tiap K/L. "Apakah masih ada? kita coba lagi tahun depan, caranya adalah kita desain lagi tahun depan. Jadi ruang efisiensi kita cari, bukan dalam rangka mengurangi pengeluaran negara, tapi untuk efisien," terang Suahasil.
"Ini bukan memotong anggaran. Tahun depan anggaran belanja pemerintah Rp3.061 triliun, bukan angka yang kecil. Rp800 triliun kita transfer ke triliun, sisanya dibelanjakan pemerintah pusat. Ini yang kami yakini, Indonesia bisa maju karena kita punya ruang dari efisiensi yang dilakukan," tambahnya.
Lebih lanjut, Suahasil menambahkan, pemerintah tetap optimis perekonomian bakal tumbuh di kisaran target yang telah ditetapkan, yakni 5,3% di 2023. Ini karena Indonesia dinilai telah mengantongi modal yang cukup baik di 2022 dan diupayakan akan terus dijaga di tahun depan.
Namun di saat yang sama, pengambil kebijakan juga akan tetap mewaspadai gejolak perekonomian global. Ini diperlukan agar apa yang terjadi di level dunia tak langsung merembes ke perekonomian dalam negeri dan menghambat pertumbuhan. (OL-6)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved