Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan penanganan pandemi covid-19 telah menghabiskan anggaran Rp1.035 triliun yang sebagian besar berasal dari APBN.
Anggaran untuk belanja alat kedpkteran tersebut bukan satu-satunya anggaran yang dinilai aneh. Melainkan merupakan satu dari enam anggaran janggal yang ditemukan Kemendagri
Bank Indonesia mendukung bila dana carry over ini diprioritaskan untuk membeli vaksin.
Dalam nota keuangan dan APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp169,7 triliun untuk bidang kesehatan.
Jokowi menjelaskan vaksinasi covid-19 dapat dilakukan secara gratis dengan mengorbankan anggaran dari pos-pos lain yang dianggap kurang mendesak.
Selain itu, ia juga menyatakan bahwa vaksinasi covid-19 tidak akan dipungut biaya alias gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Para pejabat juga harus menolak gratifikasi atau menjanjikan sesuatu ataupun yang kaitannya bisa menjurus ke arah korupsi
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ingatkan seluruh pegawai untuk tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme.
DPRD DKI Jakarta juga turut memasukkan jenis pendapatan yang tidak ada di PP No 18 Tahun 2017, yakni berbagai tunjangan sosialisasi.
Pemerintah akan mengenjot pelaksanaan belanja negara sejak awal tahun.
Defisit dana program JKN, ekuitas pelayanan kesehatan di era JKN, serta kebijakan kompensasi yang belum berjalan menyebabkan belum tercapainya keadilan dalam pelaksanaan kebijakan JKN.
Penambahan anggaran dialokasikan pada sektor kesehatan yang mencakup vaksinasi covid-19. Sektor itu mendapat tambahan anggaran Rp9,7 triliun, sehingga menjadi Rp234,33 triliun.
Lembaga antirasuah menilai sistem pengalokasian anggaran daerah cenderung tidak transparan. Sehingga, menimbulkan celah untuk praktik suap.
Menkeu Sri Mulyani menyebut penggunaan anggaran vaksin covid-19 dilakukan secara bertahap. Pada tahun ini sebesar Rp5 triliun, kemudian pada 2021 sebesar Rp29,2 triliun.
Riset di Indonesia didominasi pemerintah hingga 85%, sedangkan di negara maju didominasi swasta.
"Realisasi anggaran pengamanan 91,89 persen dan tersisa 8,11 persen," ujar Kepala Subdit Wilayah III Dir Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otda Kemendagri Saydiman Marto,
Masih banyak perwakilan pemerintah daerah yang berkunjung ke Jakarta untuk melakukan lobi-lobi.
Sementara itu, delapan titik sisanya dengan anggaran Rp356 miliar dialihkan untuk dikerjakan pada anggaran tahun selanjutnya.
Tahun ini, Pemkot Medan mengalokasikan dana penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun ini sebesar Rp500 miliar yang berasal dari refocusing anggaran.
Pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan program pemerintah dalam kampanye, bakal dikenai sanksi diskualikasi atau pidana.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved