Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PEMERINTAH telah menyiapkan anggaran sebesar Rp34,23 triliun untuk pengadaan vaksin covid-19 dan upaya vaksinasi.
Anggaran tersebut digulirkan Rp5 triliun pada tahun ini, kemudian sebesar Rp29,23 triliun pada 2021.
"Kita sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin, baik untuk tahun ini maupun tahun depan,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja di Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11).
Baca juga: Realisasi PEN Sudah 55%, Menkeu: Ada Akselerasi pada Kuartal III
Lebih lanjut, Bendahara Negara menjelaskan anggaran itu berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Dalam hal ini terkait belanja public goods di sektor kesehatan.
"Prorgam vaksinasi tahun depan sudah di-earmark dana dari Gubernur BI nol persen. Jadi seluruh pengelolaan dana bidang kesehtaan,” kata Ani, sapaan akrabnya.
Pemerintah juga melakukan alokasi ulang dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Termasuk, bidang kesehatan yang meliputi program pengadaan vaksin.
Baca juga: Dipuji WHO, Vaksin Asal Rusia tidak Dilirik Indonesia
"Komposisi dari PEN mengalami perubahan, karena kita melakukan evaluasi. Kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang yang lain,” imbuhnya.
Sebelumnya, anggaran bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp87,55 triliun. Namun, kemudian ditingkatkan menjadi Rp97,26 triliun. Anggaran itu mencakup penanganan covid-19 Rp45,32 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp6,63 triliun, santunan kematian Rp0,06 triliun dan bantuan iuran JKN Rp4,11 triliun.
Kemudian, Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp3,5 triliun, insentif perpajakan Rp3,49 triliun, serta cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun. Berikut, cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021 sebesar Rp29.23 triliun.(OL-11)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Pemakaian masker, khususnya di tengah kerumunan mungkin dapat dijadikan kebiasaan yang diajarkan kepada anak-anak.
Perusahaan ini fokus menggunakan teknologi vaksin berdasarkan mRNA pada Desember 2020, vaksin COVID-19 produksi mendapatkan izin penggunaan darurat di amerika serikat.
MEDIAINDONESIA.COM 20 Mei 2025 menurunkan berita berjudul ‘Covid-19 Merebak di Singapura dan Hong Kong, Masyarakat Diminta Waspada’.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved