PEMERINTAH telah menyiapkan anggaran sebesar Rp34,23 triliun untuk pengadaan vaksin covid-19 dan upaya vaksinasi.
Anggaran tersebut digulirkan Rp5 triliun pada tahun ini, kemudian sebesar Rp29,23 triliun pada 2021.
"Kita sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin, baik untuk tahun ini maupun tahun depan,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja di Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11).
Baca juga: Realisasi PEN Sudah 55%, Menkeu: Ada Akselerasi pada Kuartal III
Lebih lanjut, Bendahara Negara menjelaskan anggaran itu berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Dalam hal ini terkait belanja public goods di sektor kesehatan.
"Prorgam vaksinasi tahun depan sudah di-earmark dana dari Gubernur BI nol persen. Jadi seluruh pengelolaan dana bidang kesehtaan,” kata Ani, sapaan akrabnya.
Pemerintah juga melakukan alokasi ulang dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Termasuk, bidang kesehatan yang meliputi program pengadaan vaksin.
Baca juga: Dipuji WHO, Vaksin Asal Rusia tidak Dilirik Indonesia
"Komposisi dari PEN mengalami perubahan, karena kita melakukan evaluasi. Kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang yang lain,” imbuhnya.
Sebelumnya, anggaran bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp87,55 triliun. Namun, kemudian ditingkatkan menjadi Rp97,26 triliun. Anggaran itu mencakup penanganan covid-19 Rp45,32 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp6,63 triliun, santunan kematian Rp0,06 triliun dan bantuan iuran JKN Rp4,11 triliun.
Kemudian, Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp3,5 triliun, insentif perpajakan Rp3,49 triliun, serta cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun. Berikut, cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021 sebesar Rp29.23 triliun.(OL-11)
