Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH telah menyiapkan anggaran sebesar Rp34,23 triliun untuk pengadaan vaksin covid-19 dan upaya vaksinasi.
Anggaran tersebut digulirkan Rp5 triliun pada tahun ini, kemudian sebesar Rp29,23 triliun pada 2021.
"Kita sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin, baik untuk tahun ini maupun tahun depan,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja di Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11).
Baca juga: Realisasi PEN Sudah 55%, Menkeu: Ada Akselerasi pada Kuartal III
Lebih lanjut, Bendahara Negara menjelaskan anggaran itu berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Dalam hal ini terkait belanja public goods di sektor kesehatan.
"Prorgam vaksinasi tahun depan sudah di-earmark dana dari Gubernur BI nol persen. Jadi seluruh pengelolaan dana bidang kesehtaan,” kata Ani, sapaan akrabnya.
Pemerintah juga melakukan alokasi ulang dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Termasuk, bidang kesehatan yang meliputi program pengadaan vaksin.
Baca juga: Dipuji WHO, Vaksin Asal Rusia tidak Dilirik Indonesia
"Komposisi dari PEN mengalami perubahan, karena kita melakukan evaluasi. Kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang yang lain,” imbuhnya.
Sebelumnya, anggaran bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp87,55 triliun. Namun, kemudian ditingkatkan menjadi Rp97,26 triliun. Anggaran itu mencakup penanganan covid-19 Rp45,32 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp6,63 triliun, santunan kematian Rp0,06 triliun dan bantuan iuran JKN Rp4,11 triliun.
Kemudian, Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp3,5 triliun, insentif perpajakan Rp3,49 triliun, serta cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun. Berikut, cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021 sebesar Rp29.23 triliun.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Pemakaian masker, khususnya di tengah kerumunan mungkin dapat dijadikan kebiasaan yang diajarkan kepada anak-anak.
Perusahaan ini fokus menggunakan teknologi vaksin berdasarkan mRNA pada Desember 2020, vaksin COVID-19 produksi mendapatkan izin penggunaan darurat di amerika serikat.
MEDIAINDONESIA.COM 20 Mei 2025 menurunkan berita berjudul ‘Covid-19 Merebak di Singapura dan Hong Kong, Masyarakat Diminta Waspada’.
Seiring dengan merebaknya kasus mpox, muncul banyak spekulasi yang menghubungkannya dengan vaksin covid-19.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved