Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menetapkan kebijakan vaksin covid-19 bagi masyarakat melalui pembiayaan APBN 2021. Sisa dana yang tidak terpakai dari skema berbagi beban (burden sharing) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) II tentang pembelian langsung Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI bisa dibawa (carry over) untuk 2021.
"Bank Indonesia mendukung apabila sisa dana bisa diprioritaskan untuk pembelian vaksin," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Kamis (17/12). Realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan public goods dalam APBN tahun 2020 oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung sesuai dengan SKB II tanggal 7 Juli 2020 berjumlah Rp397,56 triliun dan telah selesai dilakukan.
"Saya mendapat informasi dari Menteri Keuangan bahwa tidak semua dana dari penerbitan SBN oleh Bank Indonesia digunakan pada 2020. Berdasarkan UU APBN 2021, dana dari hasil penjualan SBN secara langsung kepada Bank Indonesia itu bisa di-carry over," kata Perry.
Pemesanan vaksin, kata Perry, juga menggunakan dana dari burden sharing tersebut. "Saya mendapat informasi masih ada sisa sekitar Rp30 triliun-Rp39 triliun. Berdasarkan APBN 2021, dana ini bisa di-carry over ke 2021," kata Perry.
Bank Indonesia mendukung bila dana carry over ini diprioritaskan untuk membeli vaksin. Sebab ini sangat penting untuk meningkatkan mobilitas manusia, aktivitas ekonomi dan dunia usaha, serta menghindari dampaknya kepada sektor keuangan dan moneter.
"Itu komitmen kami bersama pemerintah agar vaksinasi bisa dilakukan, diprioritaskan kepada tenaga medis, tenaga kepolisian, masyarakat, dan sektor prioritas. Sepenuhnya itu ada kewenangan pemerintah," kata Perry.
Untuk skema berbagi beban biaya pemulihan ekonomi dengan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I tanggal 16 April antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan akan berlanjut di 2021. "Kami sudah menandatangani perpanjangan SKB I yang semula berakhir 31 Desember 2020 diperpanjang sampai 31 Desember 2021," kata Perry.
Dalam SKB I, Bank Indonesia sebagai pembeli siaga non competitive bidder dalam lelang perdana SBN oleh pemerintah. Sampai dengan 15 Desember 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020, sebesar Rp75,86 triliun, termasuk dengan skema lelang utama, greenshoe option (GSO), dan private placement. (OL-14)
BRI menyiapkan uang tunai sebesar Rp25 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, pengendalian nilai tukar rupiah dari dolar Amerika Serikat masih dapat dilakukan dengan baik.
SUVEI Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) pada Februari 2026 menunjukkan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional tetap kuat di tengah isu naiknya harga minyak dunia.
CPI bersama Bank Indonesia meluncurkan buku pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan sebagai panduan mendorong ekonomi hijau dan akses pembiayaan ramah lingkungan.
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Bank Indonesia peringatkan risiko tukar uang di jalanan. Melalui program SERAMBI 2026, BI siapkan Rp185,6 triliun uang layak edar. Simak cara tukar resmi via aplikasi PINTAR
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved