Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
ANGGOTA Komisi IV DPR Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal, menyesalkan pemotongan anggaran belanja Kementerian Pertanian (Kementan) yang semula sebesar Rp21,84 triliun menjadi Rp15,51 triliun.
"Fraksi Partai NasDem mendukung Kementan untuk mengoptimalkan program hingga mencapai target produki pertanian sehingga mencapai target pertani tentu membutuhkan anggaran. Oleh karena itu Fraksi Partai NasDem menyesalkan pemotongan anggaran belanja Kementan," kata Abdullah saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementan di Senayan, DKI Jakarta, Senin (8/2).
Dirinya menilai sektor pertanian harus memiliki perhatian karena berkontribusi positif dalam perekonomian Indonesia terutama ketika pandemi covid muncul pada tahun lalu.
Hal tersebut tercermin dari nilai ekspor pada 2020 yang meningkat 15,79% menjadi Rp451,77 triliun. Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) pada Januari 2021 mencapai 103,26 atau naik 0,01% (MoM). Dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Januari 2021 menjadi 104,1 atau naik 0,01%.
"Terkait dengan recofussing Partai NasDem mendorong Kementan kegiatan yang memberikan dampak positif pada pemulihan ekonomi nasional dan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat," tegasnya.
Diketahui, pemotongan anggaran tersebut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 sebagai realokasi untuk penanganan pandemi Covid-19. (Iam/OL-09)
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved