Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DALAM Rapat Paripurna DPR RI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Salah satu poin yang ditolak adalah mekanisme pemilihan Gubernur
Megawati Soekarnoputri membahas soal hujan hingga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat berbincang santai dengan mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Prof. Masjaya menyatakan, dengan melihat kemanfaatan IKN, tidak ada alasan untuk tidak mendukung percepatan pembangunan IKN.
Pemindahan ibu kota RI ke Kalimantan Timur membawa dampak pemerataan pembangunan bagi daerah penyangga, antara lain Kalimantan Selatan.
IKN Nusantara sudah menjadi Indonesia sentris yang juga sebagai bentuk pemerataan ekonomi di Indonesia.
TKN pastikan upacara 17 Agustus akan berjalan lancar di IKN
"Saya diberitahu secara lisan sudah ditandatangani Presiden. Tapi belum terima dari Kementerian Sekretariat Negara dokumennya,"
UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) kembali dimohonkan untuk diuji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
"IKN tidak ada tumpang tindih karena sebagian besar itu kan kawasan hutan HTI
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan merupakan persoalan serius, terutama dalam permohonan di lembaga negara.
Sebelumnya, para pemohon mendalilkan persoalan bahwa pembentukan UU IKN tidak memiliki kejelasan tujuan. Sementara, MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.
Dengan adanya Undang-undang IKN yang menjadi landasan hukum, proyek tersebut diyakini bisa terus berjalan meski nanti terjadi pergantian pemerintahan.
Revisi UU IKN akan mengatur secara khusus terkait pendanaan dan pengelolaan barang milik negara.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga memaparkan, tahapan berikutnya dari revisi UU IKN yaitu akan dibahas dan ujungnya akan diparipurnakan.
Upaya revisi yang diajukan pemerintah dilakukan demi menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundangan tersebut.
Dia mengaku belum mengetahui apa saja usulan pemerintah terhadap revisi UU IKN. Menurut dia, RUU IKN memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan alasan revisi UU IKN salah satunya untuk mengakomodasi keinginan investor.
Anies Baswedan akan melanjutkan keberlanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN).
"Caranya adalah dengan melakukan penataan ruang IKN itu sendiri dengan orientasi konsep TOD," katanya lagi.
Hunian bagi 16.990 ribu aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang akan pindah ke IKN. Rumah dinas itu terlebih dahulu diperuntukkan bagi ASN yang belum berkeluarga.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved