Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga menyebut bahwa rencana untuk pembangunan IKN ada sebanyak 82 paket pekerjaan dimana pada saat ini terdiri dari batch 1 dan batch 2.
"Ada 40 paket dan 42 paket, kalau kita jumlahkan nilai uangnya hampir udah Rp60 triliun," katanya saat ditemui di Jakarta pada Jumat (27/10).
Baca juga : Pembangunan IKN, Ada 10 dari 82 Paket Telah Dikerjakan
Kembali ia mengingatkan, untuk paket batch 1 sendiri adalah paket yang terkontrak pada awal tahun lalu sampai Maret tahun ini, kemudian untuk batch 2 adalah paket yang terkontrak sekitar April-Mei 2023 bahkan ada juga yang baru kontrak pada Agustus kemarin.
Baca juga : DPR: IKN Belum Resmi Pindah, DKI Jakarta Masih Jadi Ibu Kota Transisi
Danis mengungkapkan bahwa dari total 82 paket tersebut, 10 paket pekerjaan sudah selesai. Dan Progress untuk pembangunan IKN sampai saat ini sudah di angka 52,9%.
"Kalau di lapangan itu kurang lebih ada 54 kontrak di lapangan, terdiri dari 30 pekerjaan batch 1 dan 24 pekerjaan batch 2. Sedang dalam proses lelang persiapan ada sekitar 17 paket pekerjaan," ungkap Danis. (Z-8)
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
Daftar lengkap 216 negara di dunia beserta ibu kotanya, diurutkan A-Z dengan nomor urut. Pelajari pusat pemerintahan setiap negara!
Daftar lengkap nama negara di 5 benua beserta ibu kotanya. Temukan informasi mudah dan jelas tentang negara-negara di dunia!
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mempersoalkan kepastian hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
frasa ibu kota politik perlu diluruskan. Dalam UU IKN tidak disebutkan IKN sebagai ibu kota politik.
HGU hingga 180 tahun akan menghancurkan seluruh sendi-sendi dan pilar dasar yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat secara umum
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, memerlukan waktu yang panjang.
Hal itu disampaikan MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga Plt Kepala OIKN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved