NEWSTICKER

Berita Terbaru Uu Ikn Hari Ini

Komisi II DPR Mulai Bentuk Panja Revisi UU IKN, Pembahasan Segera Dimulai
11/9/2023 21:51
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menuturkan, rapat kerja kali ini membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam draft RUU IKN bersama pemerintah.
Menteri PPN/Bappenas Jelaskan Alasan Revisi UU IKN yang Baru
21/8/2023 20:18
Revisi undang-undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.
Bila Tak Direvisi, UU IKN Bisa Berisiko
21/8/2023 18:13
Pemerintah membeberkan adanya risiko bila Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) tak direvisi.
Bappenas-OIKN Pastikan RUU Perubahan UU IKN Libatkan Semua Pihak
04/8/2023 15:24
Perubahan UU IKN ini dilandasi keinginan yang kuat agar pelaksanaan pembangunan dan pemindahan IKN dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.
BUMN Disebut Berperan Penting dalam Membangun IKN
25/7/2023 09:48
BUMN karya setidaknya telah mengantongi kontrak hingga Rp48 triliun dalam pembangunan IKN.
Kepala Otorita IKN Ajak Dubes Prancis Keliling IKN
12/6/2023 23:41
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono ajak Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone kunjungi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Menteri PPN: Draf Revisi RUU IKN Siap Dibahas
06/6/2023 16:12
Menteri PPN Suharso Monoarfa mengatakan draft revisi Undang-Undang No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) siap untuk dibahas bersama DPR
Menteri PPN: Revisi UU IKN Agar Otorita Lebih Lincah
31/5/2023 08:46
Menteri PPN menambahkan bahwa perbaikan juga diterapkan untuk aspek pertanahan di revisi UU IKN nanti.
Bambang Susantono: akan Ada Mobil Terbang di IKN Nusantara
23/5/2023 19:25
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono mengeklaim jika IKN nantinya bakal menjadi kota yang futuristik di masa depan. Di IKN bakal ada mobil terbang atau sky taxi.
IKN Menjadi Magnet Ekonomi Baru di Kaltim
17/4/2023 13:25
IKN Nusantara sudah menjadi Indonesia sentris yang juga sebagai bentuk pemerataan ekonomi di Indonesia.
Revisi UU IKN Diusulkan Setelah Reses
12/4/2023 15:41
Revisi, ujarnya, akan diajukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selesai menjalani masa reses.
Kabar Gembira untuk ASN Single, Rumah di IKN
08/3/2023 21:08
Hunian bagi 16.990 ribu aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang akan pindah ke IKN. Rumah dinas itu terlebih dahulu diperuntukkan bagi ASN yang belum berkeluarga.
PUPR Sebut IKN Wujud Konsep Pembangunan TOD Sesungguhnya
02/3/2023 14:29
"Caranya adalah dengan melakukan penataan ruang IKN itu sendiri dengan orientasi konsep TOD," katanya lagi.
NasDem Beri Sinyal Anies akan Lanjutkan Proyek IKN
18/2/2023 14:44
Anies Baswedan akan melanjutkan keberlanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN).
PU-Pera Teken Pakta Integritas Jamin Pembangunan Infrastruktur IKN
16/12/2022 11:47
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Kegiatan Pembangunan Infrastruktur IKN.
Rencana Revisi UU IKN Diharap tidak Tabrak UU Agraria
02/12/2022 18:23
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan alasan revisi UU IKN salah satunya untuk mengakomodasi keinginan investor.
Belum ada Surpres dan Baru Dibahas Tahun Depan, Publik Diminta Tidak Berspekulasi soal Revisi UU IKN
02/12/2022 09:00
Dia mengaku belum mengetahui apa saja usulan pemerintah terhadap revisi UU IKN. Menurut dia, RUU IKN memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.
Revisi UU IKN Bukan Karena Cacat Subtansi
01/12/2022 16:07
Upaya revisi yang diajukan pemerintah dilakukan demi menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundangan tersebut.
NasDem Tegaskan Terima Revisi UU IKN
29/11/2022 14:33
Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga memaparkan, tahapan berikutnya dari revisi UU IKN yaitu akan dibahas dan ujungnya akan diparipurnakan.
Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023
23/11/2022 14:05
Revisi UU IKN akan mengatur secara khusus terkait pendanaan dan pengelolaan barang milik negara.