Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengatakan draf revisi Undang-Undang No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) siap untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pemerintah, berencana mengirimkan surat perintah presiden (surpres) pekan depan.
"Mudah-mudahan minggu depan sudah," ujar Suharso, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/6).
Dengan adanya revisi terhadap UU IKN, Suharso berharap investasi yang akan masuk lebih cepat masuk.
Baca juga: Indonesia Targetkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
"Mudah-mudahan dengan RUU itu hambatan tidak ada lagi," imbuhnya.
Sejumlah pengusaha Singapura disebut telah berminat menjalin kerja sama dan berinvestasi dalam pembangunan IKN pada sejumlah bidang, antara lain, energi hijau atau energi terbarukan.
Baca juga: Pengamat Apresiasi Gerak Cepat Bahlil Layani Investor Arab Saudi di IKN
Seperti diberitakan, pemerintah hanya akan membangun fasilitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berupa pembangunan gedung dan perkantoran untuk aktivitas pemerintahan saja di IKN. Sedangkan investasi lainnya akan ditawarkan pada swasta, baik domestik maupun luar negeri. (Ind/Z-7)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mempersoalkan kepastian hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
frasa ibu kota politik perlu diluruskan. Dalam UU IKN tidak disebutkan IKN sebagai ibu kota politik.
HGU hingga 180 tahun akan menghancurkan seluruh sendi-sendi dan pilar dasar yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat secara umum
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, memerlukan waktu yang panjang.
Hal itu disampaikan MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga Plt Kepala OIKN.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mempersoalkan kepastian hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti pemberitaan media Inggris The Guardian yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai kota hantu
Pemadaman berlangsung cepat dengan dukungan tujuh unit mobil pemadam kebakaran dan delapan tangki suplai air, sehingga total 15 unit diturunkan ke lokasi.
KETUA Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu, menyampaikan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved