Indonesia Targetkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.

Agenda yang juga menjadi momentum peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 itu diharapkan mampu mewadahi koordinasi dan kerja sama seluruh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

RKP 2024 menetapkan tema pembangunan setahun ke depan, yakni “Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Baca juga: Kebijakan Kependudukan Strategis untuk Indonesia Emas 2045

RKP 2024 memiliki posisi yang penting bagi perencanaan pembangunan nasional. Pasalnya, RKP ini berperan sebagai RKP tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

“Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020 – 2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target – target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan dalam Musrenbangnas RKP 2024 dan peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, di Jakarta Convention Center, kemarin.

Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan target sasaran pembangunan pada Rancangan Awal RKP tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,3%-5,7%.

Baca juga: Masih Ada Daerah Bohongi Data Stunting

Selanjutnya, tingkat kemiskin­an 6,5%-7,5%, tingkat pengang­guran terbuka 5,0%-5,7%, dan rasio gini 0,374-0,377.

Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02, penurunan emisi gas rumah kaca 27,27%, nilai tukar nelayan 107-110, dan nilai tukar petani 105-108.

Suharso menyampaikan pada 2024, pemerintah perlu fokus pada penuntasan dan pencapaian target sasaran pembangunan nasional. Hal itu juga dipengaruhi pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, serta kerja sama dengan para non-state actor.

Beberapa indikator pembangunan nasional yang jadi penekanan dalam pencapaian sasaran pembangunan terus diupayakan melalui delapan arah kebijakan dalam RKP 2024.

Baca juga: Kepala Bappenas: 18 Jabatan Kosong di IKN Bisa dari Pihak Swasta

Pertama, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Keempat, penguatan daya saing usaha. Kelima, pembangunan rendah karbon dan transisi energi.

Keenam, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Ketujuh, percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kedelapan, pelaksanaan Pemilu 2024.

Suharso menyebut RKP Tahun 2024 akan melanjutkan pelaksanaan major project yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional.

Baca juga: Pemerintah Mulai Susun RPJMN 2025-2029

“Perencanaan seluruh major project ini dipertajam menggunakan mekanisme clearing house untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat, bukan hanya sent tapi delivered,” katanya.

Dalam Musrenbangnas RKP 2024, Kementerian PPN/Bappenas memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah bagi provinsi/kabupaten/kota yang berhasil menyusun dokumen perencanaan pembangunan berkualitas.

Dokumen perencanaan berperan penting untuk menjamin sinergi seluruh pelaku pembangunan antarinstansi pusat, antara pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Proses bertahap

Tema RKP pada Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Deputi Bidang Ekonomi Amalia Adi­ninggar Widyasanti menjelaskan transformasi ekonomi tidak akan tuntas dalam waktu pendek.

Menurutnya, ini adalah proses bertahap untuk menjadikan Indonesia negara berpendapatan tinggi sebelum 2045.

“Basis dan fondasi untuk ekonomi kita terus maju dan tumbuh dengan cepat harus kita siapkan sejak sekarang,” kata Amalia dalam jumpa pers.

Untuk mendorong transformasi, sejumlah hal dalam perekonomian harus dilakukan. Pertama, mendorong industrialisasi. Pemerintah terus memperkukuh hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia.

“SDA yang kita miliki salah satunya mineral, yang kita olah kemudian menjadi nilai tambah yang lebih tinggi. Hilirisasi ini juga kita harus dorong untuk SDA lain, seperti perkebunan, CPO, dan kakao,” jelasnya.

Baca juga: Perbaikan Sektor Kesehatan dan Pendidikan Jadi Tugas Besar Menuju Indonesia 2045

Berikutnya adalah mempercepat transformasi digital melalui peningkatan penyediaan infrastruktur digital.

Selain itu, penyiapan talenta digital. Yang terpenting, jelasnya, adalah pemanfaatan infrastruktur digital yang sudah ada bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk pembangunan keberlanjutan, transformasi ekonomi juga dilakukan dengan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya adalah ekonomi biru atau blue economy.

“Ekonomi biru sudah kita bidik jadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bappenas di Juli tahun ini akan meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Biru,” tutup Amalia. (Ifa/S3-25)