Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintahan tengah mendorong swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 2. Bila tahap 1 pembangunan difokuskan pada gedung-gedung perkantoran pemerintah, maka tahap 2 lebih pada pembangunan fasilitas publik layaknya perkotaan.
"Nah itu yang tahap berikutnya ini, kita akan lebih banyak mendorong itu diinisiasi oleh swasta. Didorong oleh swasta apakah swasta domestik maupun luar negeri. Karena sekarang kita memastikan bahwa kota itu siap menjadi kota untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan itu yang sekarang targeting-nya," ujarnya, Selasa (17/9).
Dijelaskannya, tahap 2 pembangunan IKN adalah untuk membentuk economic crowd. Untuk itu kontribusi harus lebih banyak pihak swasta, misalnya membangun mall, pertokoan, hingga sekolah dan fasilitas publik lainnya.
Baca juga : Prabowo: IKN berfungsi 3-5 Tahun Mendatang
"Jadi tahap kedua ini akan lebih banyak kesana misalnya pembangunan untuk pertokoan atau mall, pembangunan rumah sakit sekarang sudah mulai, kemudian sekolah-sekolah dan kemudian nanti apa namanya pembangunan yang lain lah untuk economic crowd," jelasnya.
Sejauh ini, kata Suharso, minat swasta untuk ikut membangun IKN tahap 2 cukup tinggi. Dia menyebut sekitar 40-an investor domestik sudah menyatakan keinginannya untuk menggarap IKN.
"Saya kira sudah cukup banyak ada sekitar lebih dari 40-an swasta yang masuk kesana, kalau dengan asing mungkin ada sekitar hampir 80-an. Tapi apakah kapan mereka akan memulai itu saya kira boleh ditanya pada Otorita," tandasnya. (Z-9)
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak mempersoalkan usulan Partai NasDem terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved