Berikut Program Prabowo Subianto yang Bisa Dieksekusi Tahun Depan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa membeberkan sejumlah program hasil terbaik cepat (PHTC) yang telah disetujui oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mulai dieksekusi pada 2025.

“RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2025 ini telah dipadupadankan dengan program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

PHTC pertama ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran dalam RAPBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Program tersebut bakal dimulai di semua daerah yang bisa mereplikasi model unit pelayanan percontohan Sukabumi dan akan dilaksanakan melalui badan baru.

Baca juga : Finalisasi Kebijakan di APBN 2025 Disepakati Bersama oleh Jokowi dan Prabowo Subianto

Suharso mengatakan, program MBG akan menyasar pada 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota. sasaran dari program tersebut ditujukan bagi peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan.

PHTC kedua ialah kesehatan gratis, rumah sakit berkualitas di tingkat kabupaten/kota. Program ini membutuhkan dana dari RAPBN 2025 sebesar Rp5 triliun. Itu di antaranya untuk memenuhi kebutuhan program pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp3,3 triliun dan rumah sakit lengkap berkualitas sebesar Rp1,7 triliun.

Pada program pemeriksaan kesehatan gratis, akan dilaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan bagi 52,2 juta orang di 2025. Program tersebut akan dilakukan bertahap hingga mencapai 207 juta jiwa di 2029. Pemeriksaan kesehatan gratis itu meliputi tensi, gula darah, hingga foto ronsen untuk screening penyakit katastropik.

Baca juga : Bappenas Akui tengah Sinkronkan Program Prabowo-Gibran

Sementara pada rumah sakit lengkap berkualitas akan dilakukan untuk 27 rumah sakit baru di tahap awal dengan melengkapi sarana dan prasarana alat kesehatan (SPA) dan sistem informasi rumah sakit (SIRS) di 27 rumah sakit tersebut. Melalui program ini pula, setidaknya ditargetkan 67 rumah sakit tipe D dapat naik kelas ke tipe C dalam tiga tahun.

PHTC ketiga ialah lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Pada program ini, kata Suharso, presiden terpilih merencanakan perluasan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian. Sementara kebutuhan anggaran dalam RAPBN 2025 untuk menjalankan program tersebut mencapai Rp20 triliun.

Melalui program tersebut, direncanakan intensifikasi dan cetak sawah seluas 250 ribu hektare (Ha), pengembangan model pengelolaan lumbung pangan (food estate) sinergi antara Kementerian/Lembaga, dengan BUMN dan atau instansi penugasan khusus. Intensifikasi lahan itu turut dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan luas lahan mencapai 80 ribu Ha.

Baca juga : Prabowo Subianto Dapat Jaminan Keleluasaan Penggunaan APBN 2025

Selain itu, direncanakan pula ekstensifikasi lahan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seluas 100 ribu Ha, 50 ribu Ha melalui Kementan, dan 100 ribu Ha melalui badan khusus yang ditugaskan. “Sawah baru 250 Hayang lokasinya ada di Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung,” jelas Suharso.

PHTC keempat yakni, sekolah terintegrasi dan revitalisasi sekolah. Kebutuhan tambahan anggaran dalam RAPBN 2025 untuk program ini ialah sebesar Rp18,4 triliun, Rp2 triliun untuk sekolah unggul terintegrasi dan Rp16,4 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah.

Pada bagian sekolah unggul terintegrasi, pembangunan fisik akan dikerjakan oleh Kementerian PU-Pera. Operasional diusulkan melalui Kemendikbud. Namun itu masih perlu dibahas lebih lanjut lantaran Kemendikbud tidak memiliki kewenangan untuk operasionalisasi sekolah setingkat SMA/SMK. Pembahasan lebih jauh juga masih diperlukan pada kebutuhan anggaran yang sementara ini disebutkan Rp2 triliun.

Baca juga : Forum Presidential Club Bisa Jaga Kelanjutan Program Strategis Pemerintah

Sementara pada revitalisasi sekolah dan madrasah, kebutuhan dananya akan dipenuhi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp12 triliun hingga Rp12,5 triliun untuk dialihkan ke Kementerian PU-Pera. Program ini juga masih diperlukan penajaman lebih lanjut terkait dengan lokasi, dan biaya revitalisasi.

Adapun PHTC lainnya yang juga telah disetujui oleh presiden terpilih ialah menghilangkan kemiskinan absolut dengan target 0% di tahun depan; pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi generasi milenial dan Z serta masyarakat berpendapatan rendah sebanyak 914.503 hunian tapak dan vertikal.

“Ketujuh, menaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh serta TNI, kepolisian secara bertahap. Kedelapan, mengoptimalisasikan penerimaan negara,” pungkas Suharso. (Mir)