Kepala Bappenas 18 Jabatan Kosong di IKN Bisa dari Pihak Swasta

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan jabatan setingkat eselon I dan II di Ibu Kota Nusantara (IKN) dimungkinkan diisi oleh pihak swasta. Hal itu ia utarakan merespons masih kosongnya 18 jabatan posisi struktural di IKN mulai dari kepala biro hingga direktur.

"Mungkin (bisa diisi swasta)," ucap Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4).

Meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menurutnya hal itu bisa diakomodir dalam peraturan lain peraturan pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang No.3/2022 tentang IKN.

"Ada, ada yang bisa. Diatur dalam UU IKN. Di PP kewenangannya ada," terangnya.

Kepala IKN Bambang Susantono sempat menyampaikan kesulitan melakukan rekrutmen untuk mengisi kekosongan posisi-posisi tersebut. IKN, ujarnya, membutuhkan pihak dari swasta untuk jabatan direktur, tetapi terbentur dengan ketentuan dalam UU ASN. Padahal, dalam proses membangun IKN, Bambang mengatakan akan banyak membutuhkan profesional yang bukan berasal dari pemerintahan.

Suharso menjelaskan pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah mengenai kewenangan IKN. PP itu merupakan salah satu aturan turunan dari undang-undang (UU) IKN Nomor 3 Tahun 2022, didalamnya, terang Suharso akan diatur mengenai pengisian jabatan tersebut termasuk ASN.

"Itu kan PP (tentang) Kewenangan sudah disetujui di DPR pada September 2022 lalu," ucapnya.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia