Masih Ada Daerah Bohongi Data Stunting

MENTERI Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku mendapati adanya penanganan stunting yang tidak sesuai di daerah. Sejumlah daerah dianggap mengakali program yang sedang digalakkan pemerintah itu.

"Stunting ini jangan bicara soal angka saja. Karena saya beberapa kali di daerah menemukan cata menghitung stuntingnya itu missleading semua. Jadi ngapusi (bohong) saja itu," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis (6/4).

Penanganan stunting merupakan salah satu agenda prioritas yang akan dilakukan pemerintah. Pasalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, prevalensi stunting ditargetkan 14%. Namun hingga akhir 2022, prevalensi stunting di Tanah Air masih ada di angka 21,6%.

Baca juga: Kepala Bappenas: 18 Jabatan Kosong di IKN Bisa dari Pihak Swasta

"Sunting itu bukan berarti kalau anak sudah lewat dari 5 tahun terus hilang di dalam mereka punya numeriknya itu. Itu kan aneh, jadi masuk lagi populasi bayi yang baru, baru dihitung berapa yang dari populasi itu. Jadi saya kira banyak hal yang perlu diluruskan," kata Suharso.

Keluhan soal penanganan stunting sebelumnya juga pernah disampaikan Suharso dalam peluncuran Modul Sinkronisasi Renja-RKA pada aplikasi Sakti, Selasa (14/3). Saat itu ia mengeluhkan soal eksekusi program penanganan stunting di daerah yang dinilai tidak tepat.

Baca juga: Pemkab Kepulauan Talaud Masif Jalankan Program Penurunan Stunting

"Saya minta untuk dilihat lebih dalam hingga ke lokasi. Ternyata salah satu program stunting itu adalah untuk memperbaiki pagar puskesmas," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyoroti pelaksanaan program penanganan stunting di daerah. Daerah setidaknya memiliki anggaran sekitar Rp77 triliun untuk menjalankan program penanganan stunting. Namun dana yang benar-benar tersalurkan untuk diberikan hanya sekitar Rp34 triliun.

"Ada 283 sub-kegiatan di daerah untuk program stunting. Paling tinggi nomor dua adalah koordinasi, anggarannya Rp240 miliar. Item yang betul-betul untuk stunting, yaitu memberikan makanan dari kas daerah hanya Rp34 triliun," kata Sri Mulyani.

"Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulut bayi atau ibu hamil untuk bisa mencegah stunting porsinya sangat kecil. Karena itu tadi ada 283 sub-kegiatan, termasuk ganti pagar puskesmas yang masuk dalam kategori stunting," tambahnya. (Mir/Z-7)