Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku mendapati adanya penanganan stunting yang tidak sesuai di daerah. Sejumlah daerah dianggap mengakali program yang sedang digalakkan pemerintah itu.
"Stunting ini jangan bicara soal angka saja. Karena saya beberapa kali di daerah menemukan cata menghitung stuntingnya itu missleading semua. Jadi ngapusi (bohong) saja itu," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis (6/4).
Penanganan stunting merupakan salah satu agenda prioritas yang akan dilakukan pemerintah. Pasalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, prevalensi stunting ditargetkan 14%. Namun hingga akhir 2022, prevalensi stunting di Tanah Air masih ada di angka 21,6%.
Baca juga: Kepala Bappenas: 18 Jabatan Kosong di IKN Bisa dari Pihak Swasta
"Sunting itu bukan berarti kalau anak sudah lewat dari 5 tahun terus hilang di dalam mereka punya numeriknya itu. Itu kan aneh, jadi masuk lagi populasi bayi yang baru, baru dihitung berapa yang dari populasi itu. Jadi saya kira banyak hal yang perlu diluruskan," kata Suharso.
Keluhan soal penanganan stunting sebelumnya juga pernah disampaikan Suharso dalam peluncuran Modul Sinkronisasi Renja-RKA pada aplikasi Sakti, Selasa (14/3). Saat itu ia mengeluhkan soal eksekusi program penanganan stunting di daerah yang dinilai tidak tepat.
Baca juga: Pemkab Kepulauan Talaud Masif Jalankan Program Penurunan Stunting
"Saya minta untuk dilihat lebih dalam hingga ke lokasi. Ternyata salah satu program stunting itu adalah untuk memperbaiki pagar puskesmas," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyoroti pelaksanaan program penanganan stunting di daerah. Daerah setidaknya memiliki anggaran sekitar Rp77 triliun untuk menjalankan program penanganan stunting. Namun dana yang benar-benar tersalurkan untuk diberikan hanya sekitar Rp34 triliun.
"Ada 283 sub-kegiatan di daerah untuk program stunting. Paling tinggi nomor dua adalah koordinasi, anggarannya Rp240 miliar. Item yang betul-betul untuk stunting, yaitu memberikan makanan dari kas daerah hanya Rp34 triliun," kata Sri Mulyani.
"Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulut bayi atau ibu hamil untuk bisa mencegah stunting porsinya sangat kecil. Karena itu tadi ada 283 sub-kegiatan, termasuk ganti pagar puskesmas yang masuk dalam kategori stunting," tambahnya. (Mir/Z-7)
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong reindustrialisasi sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pencapaian target ekonomi bisa terwujud melalui kemitraan erat pemerintah dan pelaku usaha sebagai mesin ganda yang mendorong produktivitas sektor riil.
Pemerintah telah menyiapkan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8% berkelanjutan.
RPJMN 2025-2029 memuat program prioritas pemerintah, dari makan bergizi gratis hingga swasembada pangan, yang harus diprioritaskan dalam penggunaan anggaran.
Buku Putih menyajikan analisis mendalam mengenai kebutuhan keahlian untuk mencapai output strategis, juga menyoroti pentingnya pembentukan pusat keunggulan.
Ke depannya angka partisipasi kasar (APK) PAUD dapat dinaikkan. Pasalnya, saat ini APK PAUD masih jauh di bawah SD dan hal ini tidak boleh terjadi lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved