Perencanaan Tentukan Arah Pembangunan Nasional

SEJAK merdeka, Indonesia menyadari betul pentingnya perencanaan dalam setiap agenda pembangunan negara. Dari perencanaan yang baik, visi dan misi yang ingin dicapai berpeluang terlaksana dan membuat Indonesia tetap berada di jalur yang tepat.

Presiden RI Prabowo Subianto menuturkan, kearifan pemerintah juga diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Hal itu ia tegaskan saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, kemarin.

"Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus jadi pengelola, pemerintah harus me-manage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia," kata Kepala Negara.

Baca juga : Tanoto Foundation dan Bappenas Kolaborasi Peluncuran Buku Putih Pemetaan Kebutuhan SDM

Presiden Prabowo menekankan, dalam RPJMN 2025-2029, ada sejumlah program prioritas pemerintah yang ditetapkan, dengan konsekuensi penganggaran yang disesuaikan. Perihal ini, Presiden mengarahkan kementerian/lembaga dan jajaran kepala daerah untuk menyelaraskan perencanaan program pembangunan sebagai bentuk dukungan atas program-program prioritas, seperti swasembada pangan dan makan bergizi gratis.
Kepala Negara juga menegaskan, program prioritas sejatinya akan ikut menambah anggaran-anggaran daerah dan pada akhirnya, daerah akan merasakan manfaat yang lebih besar.

"Percayalah, ujungnya nanti gubernur, bupati yang akan merasakan. Contoh, Dana Desa sekarang Rp1 miliar per tahun. Benar, ya? Dengan program makan bergizi gratis, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik, 5-6 kali, 7 kali,” ungkap Presiden Prabowo.
Kegiatan Musrenbangnas yang digelar secara langsung dan melalui sambungan video conference tersebut dihadiri seluruh petinggi pemerintah pusat dan kepala daerah se-Indonesia.

Di lokasi acara, beberapa pejabat negara mendengar langsung arahan Presiden, di antaranya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri koordinator, menteri, dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, kepala badan dan lembaga.

Baca juga : Catatan untuk Peta Jalan Pendidikan Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan RPJMN untuk pedoman arah pembangunan lima tahun merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mencapai visi Indonesia Emas. Melalui RPJMN, pemerintah menetapkan beragam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai mampu mengiringi pencapaian Indonesia menjadi negara maju.

"Menurut hemat kami, Proyek Strategis Nasional harus mendukung tujuan tersebut dan seharusnya jika tidak sejalan dengan itu, maka tidak layak untuk diterapkan sebagai PSN," kata Rachmat.

Visi dan misi RPJMN

Guna memastikan RPJMN dapat menjadi acuan pemerintah, penyempurnaan dan penetapan RPJMN akan dituangkan di dalam peraturan presiden sebagai dasar pembangunan lima tahun ke depan.

Baca juga : Bappenas Luncurkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025--2045

Pada RPJMN 2025-2029, imbuh Rachmat, telah dituangkan visi dan misi presiden. Karena itu, Asta Cita yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto akan menjadi prioritas nasional hingga 2029.

Visi RPJMN 2025-2029 dibuat selaras dengan visi Presiden, yaitu Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam pembangunan diperlukan kerja sama dengan kesamaan tekad sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju dalam 20 tahun mendatang.

Adapun misi dari RPJMN 2025-2029 selaras dengan Asta Cita presiden. Itu meliputi, pertama, memperkukuh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalu swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Baca juga : Bapanas Ungkap Pengurangan Susut dan Sisa Pangan di 2045 Ditargetkan Capai 75 Persen

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

Kelima, melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragam untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

"RPJMN merupakan penjabaran dari visi dan misi presiden. Oleh karena itu, Asta Cita sebagai visi presiden dituangkan menjadi prioritas nasional RPJMN," terang Rachmat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum Kepala Negara memberikan arahan di acara Musrenbangnas untuk pelaksanaan RPJMN 2025-2029. (BAPPENAS)

Program prioritas

Dalam RPJMN 2025-2029, lanjutnya, terdapat 17 program prioritas yang meliputi pencapaian swasembada pangan, energi, dan air; penyempurnaan sistem penerimaan negara; reformasi politik, hukum, dan birokrasi; pencegahan dan pemberantasan korupsi; pemberantasan kemiskinan; pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Selain itu, menjamin tersedianya layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan meningkatkan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat; penguatan pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi; penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

Selanjutnya, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; menjamin pelestarian lingkungan hidup; menjamin ketersediaan pupuk, benih, pestisida langsung ke petani; menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.

Kemudian, melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya; melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Berikutnya, memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

RPJMN 2024-2029 juga memuat 8 program terbaik hasil cepat (quick wins) yang akan dijalankan oleh pemerintah. Kedelapan program tersebut, pertama, memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan tuberkulosis (Tb), dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

Keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Keenam, menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, TNI/Polri, serta pejabat negara. Ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kedelapan, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sasaran pembangunan

Sasaran utama pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2045. Sasaran pembangunan tersebut ditetapkan agar kinerja pembangunan menjadi terukur.

RPJMN 2025-2029 mengukur keberhasilan pembangunan Indonesia melalui beberapa indikator kunci yang mencakup penurunan tingkat kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu target utama adalah penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0-0,5 persen pada 2026, serta pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen pada 2029.

"Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui perlindungan sosial terintegrasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur serta layanan pendidikan dan kesehatan," tutur Rachmat.

Selain itu, RPJMN juga menargetkan peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,59 pada 2029, yang mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

"Strategi peningkatan kualitas SDM difokuskan pada pemberian makan bergizi yang sehat, penuntasan Tb, pembangunan sekolah unggul baru, layanan kesehatan terintegrasi, serta perbaikan kualitas dan kesejahteraan guru," terang Rachmat.

Di sisi ekonomi, RPJMN mengharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen, yang akan menjadi pendorong utama untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Lebih jauh, Rachmat menekankan pentingnya penerjemahan yang baik oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas RPJMN 2025-2029 yang telah disusun.

"Program nasional hasil Musrenbangnas harus bisa diterjemahkan oleh K/L serta pemda supaya selaras, terpadu, dan tersusun dalam satu perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan karakteristik setiap wilayah," kata dia.

Rachmat menandaskan RPJMN merupakan fondasi awal untuk terwujudnya Indonesia Emas. Dalam sejarah pembangunan sejak reformasi, ini adalah yang pertama. "Kami mengharapkan dukungan para menko, Mendagri, seluruh menteri, dan kepala lembaga agar program prioritas dalam RPJMN ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya," pungkas Rachmat. (Ant/X-10)