Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI bagian dari implementasi Visi Indonesia Emas 2045, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menegaskan peta jalan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan acuan strategis bagi kementerian/lembaga/daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Indonesia terus berupaya meningkatkan pendidikan berkualitas yang merata melalui perluasan akses pendidikan berkeadilan, peningkatan mutu pendidikan yang holistik dan kontekstual, peningkatan relevansi pendidikan dengan tujuan pembangunan nasional, serta peningkatan tata kelola pendidikan yang partisipatif,” ungkap Suharso, Kamis (10/10).
Baca juga : Bappenas: RI Kekurangan Tenaga Kerja Terampil yang Ahli di Bidangnya
Lebih lanjut, Suharso memaparkan pemerintah juga berupaya mengakselerasi partisipasi pendidikan berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong percepatan Wajib Belajar 13 Tahun–1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan 20 persen anggaran pendidikan.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan Indonesia.
“Pendidikan mampu mewujudkan manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, berbudi pekerti baik, unggul, dan berdaya saing sebagai landasan membentuk masyarakat yang demokratis dan berkeadaban,” jelas Amich.
Baca juga : Banyak Target SDGs yang Mandek, Ini Contohnya
Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 hasil kolaborasi Kementerian PPN/ Bappenas dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, dan mitra pembangunan seperti Department of Foreign Affairs and Trade Australia melalui Program Inovasi dan Tanoto Foundation.
“Saya berterima kasih untuk semua tim yang telah mensinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045. Ini menjadi pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang akan diturunkan menjadi rencana kerja pemerintah, semoga program pendidikan benar-benar menjadi prioritas untuk menjemput Indonesia Emas 2045," pungkas Suharso. (Z-9)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
TAHUN 2045 ialah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Pada tahun tersebut, negara kita akan memasuki usia satu abad.
Tidak boleh terjadi ketimpangan sosial pada bidang pendidikan, semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang setara dan berkeadilan.
HARI Guru Nasional 2024 bertema Guru hebat, Indonesia kuat menyoroti peran vital guru dalam memperkuat bangsa melalui pendidikan berkualitas.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai peta jalan pendidikan harus menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan SDM nasional yang berkarakter dan berdaya saing.
Ke depannya angka partisipasi kasar (APK) PAUD dapat dinaikkan. Pasalnya, saat ini APK PAUD masih jauh di bawah SD dan hal ini tidak boleh terjadi lagi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved