Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Pemangku kepentingan yang dimaksud, terutama, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan Polri dan TNI, partai politik dan pasangan calon, dunia usaha, dan pemilih.
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
SEBANYAK 3.598 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo menolak Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Selasa (28/2/2023)
KEBOCORAN data anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak cukup hanya dengan melaporkan ke kepolisian.
AGAR tidak tidak mengganggu kebijakan strategis pemerintah ke depan, penerbitan Perppu Cipta Kerja dinilai diperlukan.
Sejatinya negara tidak membuka ruang bagi siapa pun yang berusaha melakukan tindakan inkonstitusional.
Berbagai bentuk perlawanan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) bisa kita lihat hingga hari ini tersebar di internet dan media sosial.
Partai Buruh menuntut DPR untuk segera membatalkan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 serta Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Gelombang protes di berbagai daerah oleh berbagai kalangan lapisan masyarakat itu merupakan kondisi yang mendesak yang harus direspons dengan segera oleh Presiden.
Namun, Pratikno belum dapat memastikan kapan Jokowi akan memutuskan terkait penerbitan Perppu.
Perppu KPK sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan perjuangan memberantas rasuah.
Perppu terkait UU lembaga antirasuah bisa menjadi preseden kurang baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Syarat penerbitan Perppu tidak lah dilakukan secara serampangan tetapi perlu memenuhi syarat konstitusional
Meski Perppu merupakan kewenangan legislasi presiden, tapi Perppu tak boleh dikeluarkan secara serampangan.
Istana meminta semua pihak menunggu keputusan Presiden terkait Perppu UU KPK
"Perppu menjadi hak subjektivitas Presiden ketika ada kegentingan yang memaksa bahwa sebuah aturan tidak ada atau tidak memadai," kata Refly Harun di Jakarta, Rabu (2/10).
Perppu KPK akan menaikkan wibawa Jokowi karena menunjukkan komitmennya untuk memperkuat komisi antirasywah dan mewujudkan visi pemerintahan yang bersih
Akan terjadi tumpang tindih hukum jika Presiden Jokowi menerbitkan perppu ketika proses di MK tengah berjalan.
KPK bersikap pasif soal tarik-ulur wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu KPK yang ramai diperdebatkan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved