Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan semua fraksi sudah memahami alasan dan norma kegentingan yang disampaikan pemerintah terkait rencana diterbitkannya Perppu Pilkada.
"Dalam presentasi mendagri sudah dijelaskan kalau pemerintah ada rencana memajukan pilkada dengan alasan yang disampaikan," ujarnya.
Doli yang dihubungi, Jumat (22/9) juga menerangkan penerbitan perppu merupakan kewenangan pemerintah yang nantinya akan disampaikan kepada DPR. Dia menyampaikan rencana memajukan jadwal pilkada tidak ada hubungannya dengan kekhawatiran hanya ada dua pasang bakal calon presiden yang akan berlaga pada Pemilu 2024.
Baca juga : Anak Muda Jangan Jadi Zombie Politik
"Pemerintah menyampaikan saja karena memang kewenangannya dan ada kaitannya dengan persiapan penyelenggaraan pemilu. Jadi silahkan saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu (pasangan bacapres)," terangnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan anggota Komisi II DPR Aminurokhman. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menerbitkan perppu dengan telah memenuhi tiga norma.
"Keluarkan perppu soal pilkada bisa saja. Pemerintah dengan kewenangannya asal memertimbangkan norma," tukasnya. (Sru/Z-7)
Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie polemik KUHAP baru seharusnya diselesaikan lewat uji materiil ke MK bukan penerbitan perppu
Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perppu Perampasan Aset.
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai memiliki modal besar untuk merealisasikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP).
POLITIKUS PDIP Aria Bima mengatakan pihaknya mempersilakan Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset.
Kemenaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved