Berita Terbaru Pajak Hiburan Hari Ini

Hipmi ke Pemprov DKI: Kaji Ulang Kebijakan Pajak Fasilitas Olahraga

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.

Olahraga Padel Kena Pajak, Pramono Sebut yang Main Rata-rata Orang Mampu

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan segala bentuk fasilitas ruang untuk olahraga padel di Jakarta dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan jasa hiburan.

MK Tetapkan SPA sebagai Layanan Kesehatan Tradisional, tak Kena Pajak Hiburan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan, bahwa SPA termasuk dalam layanan kesehatan tradisional, sehingga SPA tidak lagi dikenakan pajak hiburan.

Kuartal I, Penerimaan Pajak Daerah di Cianjur Capai 25,09%

Tahun ini target pajak daerah di Kabupaten Cianjur ditetapkan sebesar Rp271,9 miliar. Hingga saat ini realisasi penerimaannya masih terus berprogres.

Uji Ketentuan Pajak Hiburan, Pengusaha Minta Karaoke Keluarga Dikecualikan

MK menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap UUD 1945.

Belum Ada PHK Efek Kenaikan Pajak Hiburan di DKI Jakarta

Kadisnakertrans DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait adanya PHK sebagai dampak dari kenaikan pajak hiburan

Belum Ada Aturan Insentif Kenaikan Pajak Hiburan di DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum menentukan insentif atas kenaikan pajak hiburan dari 25% menjadi 40%.

Pemerintah Kabupaten dan Pelaku Usaha Spa di Bali Ajukan Insentif Fiskal 

Pemkab seluruh Bali bersama Bali Spa & Wellness, Association (BSWA) mengajukan insentif fiskal terkait dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Luhut Dukung Pengusaha Gugat Aturan Pajak Hiburan ke MK

Luhut Binsar Pandjaitan mendukung rencana pengusaha jasa hiburan mengajukan gugatan uji materiil atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Pajak Hiburan bakal Meroket, Pengusaha Kelab Malam Keluhkan Penurunan Omzet

Kenaikan pajak hiburan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). 

Kota Cirebon Terapkan Pajak Hiburan 50%

Kota Cirebon telah menerapkan kenaikan pajak hiburan dari sebelumnya 30% menjadi 50%

Hotman Paris Curiga Ada Pejabat Dorong Penaikan Pajak Hiburan

Hotman Paris curiga ada pejabat negara yang mendorong kebijakan penaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan per 5 Januari 2024.a

Politikus Nasdem Ivanhoe Desak Kenaikkan Pajak Hiburan DKI Ditinjau Ulang

Karena perekonomian masyarakat masih belum pulih sepenuhnya usai pandemi Covid-19.

Kenaikan Pajak Hiburan Dikeluhkan, Heru Budi Hartono Cari Solusi Terbaik

PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku menerima banyak keluhan dari kalangan pengusaha terkait kenaikan tarif pajak hiburan hingga 40%.

Pemerintah Kaji Insentif Pajak Pariwisata Berupa PPH Badan DTP 10%

Kementerian Keuangan tengah mengkaji insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor pariwisata berupa PPH Badan DTP sebesai 10%.

Pemkot Malang Tunggu Penjelasan Kemendagri Soal Tarif Pajak Hiburan

PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, menyatakan belum mengambil sikap soal aturan pengenaan tarif pajak hiburan. Pasalnya detail aturan itu belum diterima pemerintah daerah.

Penerapan Pajak Hiburan Minimum 40% Bergantung Kebijakan Kepala Daerah

NASIB tarif pajak atas jasa hiburan tertentu seperti karaoke, bar, mandi/uap, kelab malam, hingga diskotek bergantung pada pemerintah daerah

Ini Solusi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk Pajak Hiburan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, solusi untuk tarif pajak minimum 40% terhadap jasa hiburan tertentu ialah melalui surat edaran (SE) yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri.

Pelaku Usaha Jasa Hiburan Minta Pajak Minimum 40 Persen Dibatalkan

Pemerintah didorong untuk mengubah pemberlakuan tarif pajak minimum 40% untuk aktivitas hiburan tertentu seperti karaoke, bar, mandi/uap, kelab malam, hingga diskotek.

Pajak Hiburan 40% di DKI Tetap Berlaku Meski Ada Judicial Review

Meski ada judicial review, Pemprov DKI Jakarta telah mengundangkan perda No 1/2024 tentang PDRD, yang menetapkan tarif pajak hiburan menjadi 40%.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia