Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
STAF Operasi Mabes Polri melakukan kegiatan pembekalan manajemen pengamanan stadion selama 9 hari, yakni pada 25 Januari-2 Februari 2023. Para peserta terdiri dari 66 orang yang mencakup personel kepolisian dan personel dari instansi terkait.
"Jumlah peserta 66 peserta, terdiri dari 56 personel Polri dan 10 peserta dari Kementerian PUPR, Kemenpora, Kemenkes, PSSI dan PT LIB," bunyi pernyataan resmi Mabes Polri, Jumat (13/1).
Baca juga: Pemerintah Komit Tuntaskan Tragedi Kanjuruhan
Kegiatan yang menggandeng Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Coventry University Inggris bertujuan memberikan pemahaman yang utuh tentang kesiapan pengamanan stadion untuk kompetisi sepak bola. Hal itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengamanan, komando dan pengendalian.
Adapun kegiatan tersebut juga akan mendatangkan tim pengajar dari Coventry University Inggris, yang meliputi akademisi, komandan pengamanan pertandingan sepak bola bersertifikasi FIFA, serta berpengalaman dalam memimpin pengamanan Piala Dunia 2022 di Qatar.
Baca juga: Klub Nilai Penghentian Liga 2 Sarat Kejanggalan
Selain itu, kegiatan digelar untuk menyamai persepsi, cara bertindak dan kewajiban, serta larangan bagi personel dalam pelaksanaan pengamanan stadion dalam rangka penyelenggaraan kompetisi sepak bola yang sesuai peraturan.
Kegiatan tersebut turut meningkatkan pemahaman penilaian risiko pada penyelenggaraan kompetisi sepak bola yang tepat sasaran. Serta, dijadikan acuan bagi penerbitan izin penyelenggaraan kompetisi sepak bola.(OL-11)
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Komitmen tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Menurutnya, Perpol ini justru hadir untuk mengakhiri ambiguitas dalam implementasi Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-pemisahan dari ABRI belum berjalan tuntas.
KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri dari kepolisian.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
Apakah perjalanan Grab bisa direkam suaranya? Pertanyaan ini kerap muncul terkait keamanan, dokumentasi pribadi, hingga bukti jika terjadi hal tidak diinginka
Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
Penyesuaian yang dilakukan Washington dinilai sejalan dengan pandangan Rusia.
Analis Politik Senior dan Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengapresiasi Polri yang menempati urutan ketiga terbaik di dunia berdasarkan penilaian WISPI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved