Politik Dan Hukum

Pengamat Nilai Tuntutan Hasto Terlalu Ringan, Hakim Diminta Jatuhkan Vonis Maksimal

Zaenur Rohman menilai tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan Jaksa KPK terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terlalu ringan.

Puan Pastikan DPR Akan Tindaklanjuti Surat Pemakzulan Gibran dengan Cermat

KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

KPK: Mantan Sekjen MPR Dicegah ke Luar Negeri

KPK menyatakan mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono telah dikenakan status pencegahan

Pengamat Nilai Hasto Bisa Dituntut Maksimal 12 Tahun Penjara

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bisa dituntut maksimal 12 tahun penjara.

DPR: Pekan Depan Kick-Off Pembahasan RUU KUHAP

Komisi III DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pekan depan pada Senin (7/7).

MK Putuskan Pemisahan Pemilu, Pakar: Harus Dihargai

GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.

Cegah Kekerasan oleh Aparat, Anggota DPR Usul Pasang CCTV di Ruang Pemeriksaan

ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Jubir MA: Tak Ada yang Intervensi dalam Putusan PK Pengurangan Vonis Setya Novanto

MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.

Parpol Bereaksi Keras soal Putusan MK, Pakar: Aneh dan tidak Paham Hukum

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.

Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Penjara, Ini Hal Memberatkan dan Meringankan

SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dituntut hukuman 7 tahun penjara.

Puan Minta Pemerintah Tindaklanjuti Gugatan Brasil Soal Kematian Juliana Marins

KETUA DPR RI Puan Maharani merespons wacana pemerintah Brasil yang melalui Kantor Pembela Umum Federal (DPU) membuka kemungkinan jalur hukum internasional terkait kematian Juliana Marins

Beraroma Intervensi Kekuasaan, Hasto Pede Lolos dari Vonis Hakim

SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto meyakini kasusnya diintervensi oleh kekuasaan.

Pengurangan Hukuman Setya Novanto Disebut Bertentangan dengan Semangat Antikorupsi

pengurangan masa tahanan atau vonis terpidana korupsi KTP-E, Setya Novanto disebut bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas  korupsi

Sikapi Putusan MK Soal Pemilu Terpisah, Apkasi Masih Serap Masukan dari Daerah

Memperpanjang masa jabatan kepala daerah adalah langkah paling realistis agar transisi ke sistem pemilu terpisah berjalan tanpa gejolak.

Pakar HTN Sebut Proses Legislasi UU TNI Cacat Prosedural dan Abaikan Prolegnas

Pelaksanaan program pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus didasarkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan. 

Puan Sebut Parpol akan Sampaikan Hasil Kajian Bersama Putusan MK Soal Pemilu Dipisah

Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.

Legislator PDIP Ramai-ramai Tolak Soal Pemutihan Sejarah, Puan: Hormati dan Hargai

Penulisan sejarah harus dilakukan secara jelas tanpa ditutup-tutupi bahkan dihilangkan. Termasuk, tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Surya Paloh Sambut Hangat Pencipta Mars dan Himne NasDem

KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).

ICW: Jangan Ada Pihak yang Intervensi Proses Penyidikan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.

MAKI Sebut Pengurangan Masa Tahanan Setnov Perburuk Muruah Hakim

MAKI menyayangkan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia