Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
DOSEN hukum pidana dan perdata Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pengurangan masa tahanan atau vonis terpidana korupsi KTP-E, Setya Novanto bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas perilaku korupsi.
“Ya pasti bertentangan dengan komitmen Presiden,” kata Abdul Fickar kepada Media Indonesia pada Kamis (3/7).
Fickar menegaskan bahwa pengurangan vonis terhadap Setya Novanto tersebut juga mencoreng dunia peradilan. Khususnya, kata dia, dalam upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, putusan yang mengurangi vonis kerap kali membuat para koruptor mudah untuk mengatur dan menyuap dunia peradilan.
“Vonis ini justru mencoreng dunia peradilan khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi, sikap seperti inilah yang bisa memberi ‘angin’ para koruptor yang tidak mustahil akan berpikir bahwa dunia peradilan itu bisa diatur,” imbuhnya.
Selain itu, ia menilai pengurangan vonis tersebut patut dicurigai dan ditelisik lebih lanjut. Sebab menurutnya, putusan menyunat vonis Setya Novanto itu mengada-ngada dan tak ada dasar pertimbangan hukum yang jelas.
Padahal, kata dia, majelis hakim yang meninjau PK sudah pernah mengakui bahwa Setya Novanto bersalah. Ia pun menekankan tak ada pertimbangan yang berdasar terkait pengurangan vonis Setya Novanto tersebut.
"Meski PK itu berwenang memeriksa fakta (judex factie) dan sekaligus juga berwenang memeriksa penerapan hukum (judex jury), tetap tidak jelas apa pertimbangannya padahal secara menyeluruh Majelis PK juga mengakui SN itu bersalah, jadi pengurangan ini mengada ada,” tukasnya.
Atas dasar itu, Fickar mendorong agar Komisi Yudisial (KY) memeriksa hakim yang mengadili permohonan PK perkara Setya Novanto.
“Karena itu tidak ada salahnya untuk menyelidiki pihak-pihak terkait termasuk para hakimnya,” pungkasnya.(H-4)
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Aktivis antikorupsi menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI
MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.
MAKI menyayangkan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Berikut daftar lengkap peraih Adhi Makayasa tahun 2025
Makroekonomi dan Keuangan dari Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai istilah serakahnomics sangat relevan.
Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 lulusan akademi militer dan kepolisian menjadi perwira dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7).
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved