Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi penangkapan Bupati Pati Sudewo (SDW). Bupati Pati Sudewo itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, penangkapan dimulai saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan pembukaan formasi jabatan perangkat desa pada 2026. Total, ada 601 jabatan perangkat desa di Pati kosong.
"Atas informasi tersebut, kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW, bersama-sama dengan asejumlah anggota tim sukses (timses) atau orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada calon perangkat desa," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Januari 2026.
Asep mengatakan, Sudewop sudah membahas pengisian jabatan perangkat desa dengan timsesnya sejak November 2025. Total, ada delapan orang ditunjuk mengurusi pengisian jabatan ini.
"Pada masing-masing kecamatan, selanjtunya ditunjuk Kepala Desa yang merupakan bagin dari Timses SDW, sebagai Koordinator Kecamatan atau dikenal sebagai Tim 8," ucap Asep.
Tim yang dibuat Sudewo itu ditugaskan untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa. Sudewo mematok harga sendiri dalam penjualan jabatan ini.
"Berdasarkan arahan SDW, YON ( Kades Karangrowo Abdul Suyono) dan JION (Kades Arumanis Sumarjion) kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta," ucap Asep.
Angka itu sejatinya bukan yang diminta oleh Sudewo karena Abdul dan Sumarjion turut menaruh harga tambahan. Sudewo sejatinya cuma meminta Rp125 juta sampai Rp150 juta.
Uang itu bersifat wajib diberikan bagi para pendaftar calon perangkat desa. Jika tidak diserahkan, formasi perangkat desa diancam tidak dibuka pada tahun berikutnya.
"Hingga 18 Januari 2026, JION tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar Rp2,6 miliar, yang berasal dari pada delapan desa di wilayah Kecamatan Jaken," ujar Asep.
Uang itu masuk ke kanton Sudewo. Apes baginya, timnya tertangkap saat ketahuan habis memeras.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN). Mereka ditetapkan tersangka usai terjaring OTT KPK pada Senin, (19/1).
Dalam kasus ini, Sudewo cs disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP. (H-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
WAKIL Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan lancar dan kondusif pasca- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved