Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi penangkapan Bupati Pati Sudewo (SDW). Bupati Pati Sudewo itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, penangkapan dimulai saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan pembukaan formasi jabatan perangkat desa pada 2026. Total, ada 601 jabatan perangkat desa di Pati kosong.
"Atas informasi tersebut, kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW, bersama-sama dengan asejumlah anggota tim sukses (timses) atau orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada calon perangkat desa," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Januari 2026.
Asep mengatakan, Sudewop sudah membahas pengisian jabatan perangkat desa dengan timsesnya sejak November 2025. Total, ada delapan orang ditunjuk mengurusi pengisian jabatan ini.
"Pada masing-masing kecamatan, selanjtunya ditunjuk Kepala Desa yang merupakan bagin dari Timses SDW, sebagai Koordinator Kecamatan atau dikenal sebagai Tim 8," ucap Asep.
Tim yang dibuat Sudewo itu ditugaskan untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa. Sudewo mematok harga sendiri dalam penjualan jabatan ini.
"Berdasarkan arahan SDW, YON ( Kades Karangrowo Abdul Suyono) dan JION (Kades Arumanis Sumarjion) kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta," ucap Asep.
Angka itu sejatinya bukan yang diminta oleh Sudewo karena Abdul dan Sumarjion turut menaruh harga tambahan. Sudewo sejatinya cuma meminta Rp125 juta sampai Rp150 juta.
Uang itu bersifat wajib diberikan bagi para pendaftar calon perangkat desa. Jika tidak diserahkan, formasi perangkat desa diancam tidak dibuka pada tahun berikutnya.
"Hingga 18 Januari 2026, JION tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar Rp2,6 miliar, yang berasal dari pada delapan desa di wilayah Kecamatan Jaken," ujar Asep.
Uang itu masuk ke kanton Sudewo. Apes baginya, timnya tertangkap saat ketahuan habis memeras.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN). Mereka ditetapkan tersangka usai terjaring OTT KPK pada Senin, (19/1).
Dalam kasus ini, Sudewo cs disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP. (H-3)
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
WAKIL Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan lancar dan kondusif pasca- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved