Laporan Mens Rea Pandji Pragiwaksono, LBH Jakarta : Citra Polri sebagai Lembaga Objektif Ternodai

LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri  negatif. Selain itu, memberi kesan lembaga tersebut mengawasi ekspresi dan pendapat publik daripada penegakan hukum.

"Citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang seharusnya objektif dan dipercaya publik menjadi semakin ternodai, karena warga melihat institusi ini lebih responsif terhadap pembungkaman kritik daripada melindungi hak-hak dasar mereka," kata Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, Sabtu (10/1).

Menurutnya materi laporan dalam pertunjukan stand up comedy yang berjudul Mens Rea oleh Pandji terkesan janggal. Laporan itu, juga dianggap mengancam demokrasi terutama kebebasan berpendapat.

Baca juga : Pandji Dilaporkan soal Mens Rea, LBH Jakarta : Kriminalisasi

"Terdapat indikasi motif janggal di balik laporan ini, yang tampak lebih bersifat politis atau represif daripada sekadar perlindungan hukum obyektif," ujar Alif.

Ia mengatakan ketika Polri memproses laporan tersebut, justru kasus-kasus kriminal tindak pidana yang merugikan masyarakat dan ditangani kepolisian akan teralihkan. Sebaliknya kebebasan berekpsresi justru mendapat tekanan. 

Sementara itu,  Polda Metro Jaya berjanji akan bersikap profesional dan transparan dalam menangani laporan terhadap Pandji Pragiwaksono. 

Baca juga : Pengasuh Ponpres Angkat Bicara soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono, Mewakili Pikiran Kritis Nahdliyin

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang bersifat bias atau belum terverifikasi. 

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak bias menyampaikan suatu informasi. Polda Metro Jaya akan profesional, proporsional, dan transparan dalam proses penanganan perkara ini," kata Budi melalui keterangannya, Sabtu (10/1).

Polisi saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti fisik maupun digital terkait laporan tersebut.  (H-4)