MAKI Pertanyakan Keseriusan Kejaksaan Agung Tangani Korupsi

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengkritik keras langkah Kejaksaan Agung yang mencabut pencekalan terhadap seorang terperiksa dalam kasus korupsi. Menurutnya, keputusan tersebut justru menimbulkan keraguan terkait keseriusan penegakan hukum. Sebagai pegiat antikorupsi, Boyamin menyebut keputusan itu tidak logis apabila melihat urgensi pencekalan.

"Sebagai pegiat antikorupsi sangat kecewa, terkesan Kejagung tidak serius. Karena cekal itu hanya berlaku 6 bulan," ujarnya, Selasa (2/12). 

Ia menegaskan, jika pencekalan sudah diterbitkan berarti ada kebutuhan mendesak memastikan terperiksa tidak melarikan diri. Boyamin menyoroti faktor risiko, terutama karena pihak yang diperiksa memiliki kemampuan finansial besar. Ia mengingatkan bahwa pencekalan sejatinya analog dengan syarat penahanan, yaitu untuk mencegah pelarian, mengulangi perbuatan, atau merusak barang bukti. Ia menyayangkan pencabutan cekal dalam waktu singkat. Menurutnya, justru dengan adanya cekal, Kejagung bisa bekerja lebih fokus untuk menyelesaikan perkara dalam batas waktu enam bulan.

Baca juga : Kejagung Didesak Ambil Alih Pengusutan Korupsi Dana PON 2021

"Dengan cekal dilepas ya berarti target tidak ada, jangka waktu maksimal, bisa kapan pun," kata Boyamin.

Ia bahkan menyinggung sederet kasus yang mangkrak hingga belasan tahun dan berakhir daluwarsa. Meski mengakui pencabutan cekal merupakan kewenangan penuh Kejagung, Boyamin tetap meminta proses hukum berjalan cepat. Ia mengingatkan amanat UU 31/1999 Pasal 25 yang mewajibkan perkara korupsi diselesaikan secepatnya dan diutamakan daripada perkara lain.

"Saya mengharapkan, meskipun dalam posisi yang sudah tidak dicekal, ya tetap harus dituntaskan perkaranya," tuturnya. 

Ia juga menyoroti, masih ada terperiksa lain yang tetap dicekal, termasuk dari unsur oknum pemerintahan, sehingga percepatan penanganan menjadi penting agar seluruh rangkaian perkara semakin terang. Boyamin tidak menutup kemungkinan menempuh praperadilan jika perkara kembali mangkrak. "Salah satu indikasinya tidak serius itu ketika sudah melakukan cekal kemudian dicabut belum sebulan. Ini menunjukkan bahwa Kejagung mengeluarkan cekal tidak serius," ujarnya. 

MAKI, katanya, siap menguji langkah tersebut di pengadilan apabila ada indikasi berlarut-larut. Menurutnya, ketimpangan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi juga tampak dari perlakuan berbeda antara tersangka yang berduit dan tidak berduit. (E-3)