Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mendatangi rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN di Widya Chandra, Jakarta, Rabu (26/11).
Jimly mengatakan kedatangannya merupakan undangan langsung dari Zulhas. Ia mengatakan kedatangannya kali ini untuk membahas dua isu besar seperti gagasan perubahan kelima UUD 1945. Jimly pun turut membawa buku "Menuju Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945" untuk Zulhas.
“Ya hari ini saya diundang Pak Zulhas kira-kira sebagai Menko atau sebagai Ketua Umum PAN. Beliau tertarik mau lihat buku yang saya kemarin kasih untuk Ibu Mega. Saya kasih, masa Ketua Umum PDIP dikasih, Ketua Umum PAN enggak, gitu loh. Oh ya sudah siap saya datang. Mau saya kasih untuk manas-manasin supaya PAN mendukung ide perubahan kelima UUD. Ya kan,” kata Jimly.
Jimly mengaku juga meminta dukungan politik kepada Zulhas untuk agenda reformasi kepolisian.
“Tentu nanti saya mau memberi informasi juga mengenai kepolisian. Karena pada akhirnya ada bagian kebijakan yang harus mengubah undang-undang tentang kepolisian. Maka itu kan kita perlu dapat dukungan juga dari semua partai,” katanya.
Selain itu, Jimly juga menyinggung gejolak publik yang sempat memanas pada “Agustus Kelabu”, ketika kantor polisi dan gedung DPRD dibakar massa di berbagai daerah.
Peristiwa kelam ini, kata Jimly, mesti menjadi bahan renungan semua pihak.
“Itu gambaran dari perasaan umum, bahwa ada sumbatan saluran aspirasi rakyat selama ini. Nah itu tercermin di dibakarnya DPRD, beberapa DPRD. Bahkan rumah anggota DPR yang hanya gara-gara joget. Tapi itu cermin dari kekhawatiran,” tandasnya. (H-4)
Ia menekankan bahwa independensi merupakan kewajiban mutlak bagi hakim konstitusi sekaligus jaminan bagi para pencari keadilan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyebut pihaknya telah menerima masukan dari lebih 100 kelompok masyarakat dan 300 masukan tertulis terkait reformasi Polri.
Ia mengatakan banyaknya masukan yang diterima oleh Komisi Reformasi menggambarkan besarnya perhatian publik terhadap kemajuan Korps Bhayangkara.
FINH mengusulkan reposisi kelembagaan Polri agar tidak lagi berada langsung di bawah Presiden, melainkan menjadi bagian dari struktur Kementerian Keamanan Nasional.
Komite telah mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang kemudian dikerucutkan menjadi beberapa opsi kebijakan.
Aturan tersebut dinilai sejumlah elemen masyarakat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
Ia mengatakan banyaknya masukan yang diterima oleh Komisi Reformasi menggambarkan besarnya perhatian publik terhadap kemajuan Korps Bhayangkara.
PERHIMPUNAN Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyoroti pembentukan Komisi Reformasi Polri karena salah satunya berpotensi politisasi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Yusril menjelaskan, persoalan penanganan peserta aksi tersebut telah dibahas secara mendalam oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf mengusulkan empat pilar reformasi Kepolisian RI dalam audiensi dengan Tim Percepatan Reformasi Polri di Kantor Sekretariat Negara.
Pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto harus dipandang sebagai bentuk keberpihakan negara dalam upaya pembenahan institusi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved