Korupsi yang Ditangani KPK Mayoritas Terjadi di Daerah, Capai 51

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus rasuah banyak didominasi oleh pejabat di luar Jakarta. Data itu didasari dari kasus-kasus yang telah ditangani KPK.

“(Sebanyak) 51 persen perkara korupsi yang ditangani (KPK), berasal dari lingkungan pemerintah daerah, baik eksekutif, maupun legislatif,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, hari ini.

Fitroh menjelaskan, KPK sudah menangani 1.666 kasus sepanjang menjadi penegak hukum di Indonesia. Dari total itu, 854 perkara berasal dari luar Jakarta.

Kebanyakan, kasus di luar Jakarta berkaitan dengan suap, gratifikasi, sampai pemerasan. Tujuannya, kata Fitroh, agar pejabat yang korup bisa mengembalikan modal kampanye saat mencalonkan diri.

“Para kandidat sering terjebak dalam lingkaran pemodal, yang kemudian menuntut imbal balik berupa proyek,” ucap Fitroh.

Menurut Fitroh, banyak pejabat minta bantuan donatur dari pihak swasta untuk modal kampanye dengan perjanjian akan diberikan proyek setelah menjabat. Modal besar kampanye tidak bisa dikembalikan dengan gaji dan tunjangan para pejabat.

“Inilah akar dari banyak kasus korupsi di daerah,” ujar Fitroh.

Karenanya, KPK meminta semua pejabat di luar Jakarta menguatkan integritas. Korupsi tidak bisa dibenarkan, meski alasannya untuk mengembalikan modal kampanye.

“Puncak kualitas seorang pemimpin adalah kebijaksanaan,” tutur Fitroh. (Can/P-1)