Purbaya Sebut Jual Beli Jabatan dan Gratifikasi Sebabkan Kebocoran Anggaran dan Hambat Pembangunan

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih banyaknya praktik korupsi di tingkat daerah yang berpotensi menyebabkan kebocoran anggaran dan menghambat pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa praktik jual beli jabatan, gratifikasi, serta intervensi dalam pengadaan barang dan jasa sebagai titik-titik risiko kebocoran anggaran daerah.

"KPK bilang sumber risiko ya masih itu-itu saja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu enggak dibereskan, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," kata Purbaya dikutip dari Antara, Selasa (21/10).

Ia juga menyoroti sejumlah kasus yang mencuat dalam tiga tahun terakhir, mulai dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, hingga proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan," ujarnya.

Purbaya mengungkapkan, berdasarkan hasil survei penilaian strategis (SPI) tahun 2024, masih terdapat 67 pemerintah provinsi dan 69 pemerintah kabupaten yang masuk kategori zona merah atau rentan terhadap praktik korupsi.

Ia menegaskan, kondisi ini menuntut pembenahan serius agar tata kelola keuangan daerah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. (Ant/P-4).

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal