Soroti Kebocoran Anggaran, Menkeu Purbaya Ungkap Kasus Jual Beli Jabatan di Bekasi

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya praktik jual beli jabatan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Temuan itu disampaikan saat ia menyoroti sejumlah kasus korupsi yang masih terjadi di berbagai daerah dalam tiga tahun terakhir.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, yang juga disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemendagri. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya pemerintah daerah memperbaiki tata kelola serta meningkatkan disiplin penggunaan anggaran.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan," kata Purbaya dikutip dari Antara, Selasa (21/10).

Ia menyoroti laporan KPK yang menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa masih menjadi sumber utama kebocoran anggaran daerah.

"KPK bilang sumber risiko ya masih itu-itu saja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu enggak dibereskan, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ucapnya.

Menurutnya, ada 67 pemerintah provinsi dan 69 pemerintah kabupaten yang masuk kategori tersebut. Ia menilai kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan serius agar tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel. (Ant/P-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal