Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Riau, Abdul Wahid, kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/11). Saat tiba sekitar pukul 13.46 WIB, Abdul Wahid sudah terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.
Meski demikian, KPK belum mengumumkan status hukum Abdul Wahid dan pihak lain yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Pengumuman resmi rencananya akan disampaikan hari ini.
Hingga kini, pemeriksaan terhadap Abdul Wahid masih berlangsung, dan belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan.
Sebelumnya, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa OTT di Riau berkaitan dengan dugaan pemerasan terkait anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Dugaan tindak pemerasan in terkait dengan anggaran di Dinas PUPR,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/11).
Budi juga menyebut, dalam OTT tersebut, tim KPK menyita barang bukti berupa uang dalam berbagai mata uang seperti rupiah, dolar Amerika Serikat, dan poundsterling dengan total nilai setara Rp1,6 miliar.
KPK dijadwalkan mengumumkan nama-nama tersangka hari ini, usai pemeriksaan dan finalisasi gelar perkara. (P-4)
KPK menyita sejumlah dokumen dan uang tunai dalam penggeledahan di rumah dinas serta rumah pribadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto (SFH), pada Senin (15/12).
KPK menyelidiki dugaan perusakan segel di Rumah dinas Gubernur Riau. Sejumlah saksi, termasuk protokoler dan pramusaji, sudah diperiksa penyidik.
KPK menyita dokumen dari Dinas Pendidikan Riau terkait kasus dugaan pemerasan oleh Gubernur Abdul Wahid.
Abdul Wahid meminta Rp7 miliar dari keseluruhan uang yang didapat Pemprov Riau. Permintaan uang disebut ‘jatah preman’ dan penyerahan uang disebut ‘7 batang’.
Jatah itu merupakan imbal balik lantaran anggaran untuk proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR-PKPP telah dinaikkan hingga 147% dari yang semula hanya Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.
PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur Riau yang juga Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan publik akan tetap berjalan normal.
FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid adalah bukti pengkhianatan terhadap publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (6/11), menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) menerima total Rp2,25 miliar dari praktik pemerasan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) diduga menggunakan uang dari praktik pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
KPK tengah mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) kepada sejumlah dinas selain PUPRPKPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved