Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur Riau yang juga Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan publik akan tetap berjalan normal.
Meski terdapat kekosongan jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ia memastikan seluruh aparatur tetap bekerja maksimal demi menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
"Saya bersama Sekda dan Asisten serta seluruh OPD menyatakan sikap siap, dipastikan jangan sampai ada satupun yang lumpuh tidak bekerja," ujarnya, Kamis (6/11).
Ia juga menyampaikan, pihaknya telah menegaskan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dengan maksimal. Pelayanan publik harus dipastikan tetap bekerja, dan segala kekosongan posisi harus segera diisi.
SF Hariyanto menekankan pentingnya menjaga stabilitas birokrasi di tengah dinamika politik dan administrasi. Ia memastikan koordinasi antar-OPD tetap solid agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Membawa pesan dari pemerintah pusat, Ia juga akan tetap memastikan kondusivitas Riau menjadi prioritas utama. Pelayanan publik harus tetap terjaga dan tetap stabil.
"Saya dipesan untuk merangkul semua anggota untuk tetap kondusif, pelayanan publik tetap terjaga, dan tidak boleh ada yang pincang," tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Riau bersatu. Jangan sampai masyarakat Riau terpecah belah, untuk memastikan Bumi Lancang Kuning tetap aman dan berjalan sebagaimana mestinya.
"Roda pemerintahan akan tetap berjalan, dan akan tetap bekerja dengan maksimal," pungkasnya. (RK/E-4)
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
tengah menelusuri pergerakan John Field (JF), pemilik PT Blueray Cargo, yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di Bea Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menemukan indikasi keterlibatan penyedia jasa pengiriman barang impor (forwarder) lain di luar PT Blueray Cargo dalam kasus dugaan suap Bea Cukai.
KPK menyatakan segera menelusuri para importir yang menggunakan jasa PT Blueray Cargo (BR) dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan alias KW di Ditjen Bea Cukai.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid adalah bukti pengkhianatan terhadap publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (6/11), menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) menerima total Rp2,25 miliar dari praktik pemerasan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) diduga menggunakan uang dari praktik pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
KPK tengah mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) kepada sejumlah dinas selain PUPRPKPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved