Wacana Reformasi Polri Meredup, Tarik Ulur Kepentingan Politik Hambat Pembenahan

WACANA reformasi kepolisian yang sempat dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dinilai berjalan lambat dan mulai meredup. Padahal, reformasi institusi kepolisian semestinya menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan baru dalam memperkuat tata kelola penegakan hukum.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai sikap hati-hati Presiden Prabowo bisa dipahami mengingat Polri merupakan institusi strategis negara yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. 

“Di satu sisi, kehati-hatian itu bisa dilihat sebagai upaya menjaga stabilitas dan kondusifitas keamanan,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (24/10).

Baca juga : Rendahnya Moralitas Aparat Menghambat Reformasi Polri

Kendati demikian, ia menilai sikap tersebut juga mencerminkan kekhawatiran terhadap adanya potensi resistensi dari internal Polri. “Kehati-hatian itu juga bisa dibaca sebagai kekhawatiran akan adanya penolakan dari dalam tubuh Polri sendiri terhadap wacana reformasi,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, secara konstitusional, Polri seharusnya menjadi lembaga pelaksana keputusan negara yang tunduk pada kepemimpinan presiden sebagai kepala negara, bukan entitas yang berdiri sejajar dengan pemerintah. 

“Apapun keputusan negara yang dipimpin Presiden sebagai kepala negara, Kapolri wajib melaksanakan. Tapi ternyata persoalannya tidak sesederhana itu,” tutur Bambang.

Baca juga : Pengamat: Diperlukan Lembaga Setara Polri Jadi Wakil Pemerintah untuk Menyusun Kebijakan

Bambang menilai adanya tarik ulur kepentingan politik turut memperlambat proses reformasi Polri. “Indikasinya, ada kepentingan politik yang lebih besar dibandingkan semangat reformasi Polri itu sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, sejarah panjang Polri menunjukkan peran besar lembaga ini dalam dinamika politik kekuasaan di Indonesia. “Munculnya isu ‘Parcok’ adalah fakta nyata yang tak bisa dipungkiri. Itu menunjukkan ada kepentingan untuk mempertahankan Polri dalam kondisi status quo seperti sekarang,” ujarnya.

Bambang menegaskan, apabila pemerintah benar-benar serius membangun Polri yang profesional dan akuntabel, maka reformasi tidak boleh terus tertunda. 

“Kalau pemerintah sungguh-sungguh ingin memperkuat Polri demi kepentingan negara yang lebih besar, realisasi reformasi itu harus segera dilakukan. Ini penting juga untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan,” pungkasnya. (Dev/P-2)