Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI merilis Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) yang mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024.
Komisioner KPU RI August Mellaz menjelaskan ada empat provinsi yang masuk ke dalam kategori paling partisipatif, yakni Jawa Timur sebesar 80,87%; Jawa Tengah sebesar 79,10%; Sulawesi Utara sebesar 79,05%; dan Sulawesi Selatan sebesar 78,27%.
"IPP ini menjadi media untuk mendokumentasikan segenap proses pembelajaran dalam visi pendidikan pemilih berkelanjutan, yang fase pertamanya merekam inisiatif dan kemudian inovasi yang mendorong partisipasi," kata August saat peluncuran Indeks Partisipasi Pilkada di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Sabtu (18/10).
August menjelaskan ada tiga level dalam IPP, yakni participatory, engagement, dan involvement. Participatory berarti pemilih berpartisipasi lebih substantif. Tidak hanya aktif dalam prsedur pemilihan tapi juga kepedulian dan inisiatif mengawal proses demokrasi secara kritis dan berdaya.
Engagement menunjukkan ihwal pemilih telah terjaga dan kian mengakar pada dimensi prosedural, mulai dari memastikan nama terdaftar di DPT, hadir di TPS, hingga mengikuti tahapan kampanye secara umum.
Kemudian involvement pemilih secara umum cenderung menggambarkan tindakan ikut serta secara langsung ikut memlih ke tempat pemungutan suara tanpa harus ada kedalaman emosional atau kesadaran politik.
August menjelaskan empat provinsi masuk ke dalam kategori participatory, 31 provinsi masuk kategori engagement, dan dua provinsi masuk kategori involvement.
Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, dia menyampaikan ada sebanyak 24 kabupaten/kota masuk ke dalam kategori participatory, 446 kabupaten/kota masuk kategori engagement, dan 38 kabupaten/kota masuk kategori involvement.
Menurut dia, indeks itu mengukur lima dimensi utama, yakni registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, serta tingkat partisipasi pemilih (voter turnout). "Jadi tahapan-tahapan itu kemudian kita potret bagaimana partisipasi pemilih atau pilkadanya itu berlangsung," katanya. (Faj/P-2)
Sistem pemilu Indonesia perlu ditata ulang agar lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pemilih.
Adapun pada pilkada 2007 dan 2012, partisipasi pemilih mencapai sekitar 65 persen. Sedangkan pilkada 2017 jumlahnya meningkat lebih dari 70%.
Sebanyak 46% responden menyatakan pilihan mereka tidak dipengaruhi oleh partai pengusung.
Warga yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun DPT tambahan (DPT-b) tetap bisa menyalurkan hak politiknya di Pilkada 27 November.
Masih banyak masyarakat Jakarta yang mau melihat terlebih dahulu seperti apa karakter calon pemimpinnya.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved