Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta akan menggandeng berbagai pihak untuk melakukan evaluasi terkait rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta 2024.
Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta Doddy Wijaya mengatakanuntuk mengetahui penyebab partisipasi rendah di Pilkada Jakarta, perlu adanya kajian lebih dalam. Untuk itu, perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.
"Kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut ya. Kami akan melakukan riset, melakukan kajian. Mungkin kami bisa mengundang lembaga yang kredibel atau kampus untuk meneliti voting behavior atau perilaku memilih," kata Doddy di Jakarta, Minggu (12/8).
Doddy mengatakan masih menunggu hasil kajian untuk menjawab pertanyaan terkait hal tersebut. Hal itu bertujuan agar hasil yang didapat objektif dan tidak berandai-andai.
Diketahui, jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 dilaporkan menjadi yang terendah sepanjang sejarah.
Angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 tercatat hanya mencapai sekitar 4,3 juta suara. Sementara jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8,2 juta. Artinya, partisipasi pemilih ada di angka 53,05%.
Adapun pada pilkada 2007 dan 2012, partisipasi pemilih mencapai sekitar 65 persen. Sedangkan pilkada 2017 jumlahnya meningkat lebih dari 70%. (Ant/J-2)
Kemendagri merespons angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 yang tinggi. Tingkat partisipasi selanjutnya juga harus berkorelasi dengan peran masyarakat
Dengan peningkatan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat terus meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Idham menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup diri ataupun menolak kritik dari berbagai pihak mengenai berbagai persoalan teknis maupun substansial.
Tito menilai secara umum pelaksanaan pilkada cukup baik. Namun, di beberapa daerah masih terdapat gugatan dari pasangan calon.
Ariza menyayangkan partisipasi masyarakat yang rendah. Terlebih, penyebab kurangnya masyarakat disebabkan oleh kurangnya penyebaran formulir C6 kepada warga Jakarta.
IPP menjadi media untuk mendokumentasikan segenap proses pembelajaran dalam visi pendidikan pemilih berkelanjutan
Sistem pemilu Indonesia perlu ditata ulang agar lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pemilih.
Sebanyak 46% responden menyatakan pilihan mereka tidak dipengaruhi oleh partai pengusung.
Warga yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun DPT tambahan (DPT-b) tetap bisa menyalurkan hak politiknya di Pilkada 27 November.
Masih banyak masyarakat Jakarta yang mau melihat terlebih dahulu seperti apa karakter calon pemimpinnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved