Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT menjabat menteri pertahanan, Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah menolak seluruh kontrak pertahanan yang melibatkan anggota keluarganya. Langkah ini diambil demi mencegah adanya konflik kepentingan dan sebagai wujud komitmen mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, yang merupakan puncak acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10) malam.
Prabowo menjelaskan bahwa korupsi dapat diibaratkan seperti kanker, yang jika telah mencapai stadium empat, sulit untuk 'disembuhkan'. Prabowo pun meyakini untuk mencegah korupsi, jangan sampai ada konflik kepentingan antara dirinya, yang pada masa itu menjabat sebagai menteri pertahanan dengan anggota keluarganya, yang beberapa di antaranya merupakan pengusaha.
"Ketika malam pertama saya menjadi menteri pertahanan, saya ingat, saya memanggil kerabat-kerabat saya, keponakan-keponakan saya, saya tidak ingat apakah adik saya (Hashim Djojohadikusumo) ada di ruangan, tetapi saya bilang, saya menteri pertahanan dan kalian tidak boleh menemui saya untuk apapun terkait kontrak pertahanan," kata Prabowo.
Namun, setelah tiga bulan berjalan, Presiden lanjut bercerita, para pengusaha berusaha mencari celah dengan jalan-jalan dan cara-cara yang lain.
"Satu hari, salah satu keponakan saya menemui saya dengan membawa usulan proyek, dan saya katakan: Come on! Kamu tidak pernah (berbisnis) di sektor pertahanan, kamu tidak mengerti pertahanan, ok, berbisnis di bidang yang lain," kata Prabowo menceritakan percakapannya dengan salah satu keponakannya.
Di lain waktu, Prabowo juga menerima laporan dari bawahannya di Kementerian Pertahanan. Dalam laporan itu, ada tiga perusahaan masuk shortlist untuk kontrak pengadaan di Kemhan. Dalam laporan yang sama, pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu kemudian menyebut ada keponakan Prabowo dalam dua perusahaan yang masuk daftar akhir seleksi (shortlist) untuk kerja sama kontrak pengadaan di Kemhan.
"(Saya bilang ke bawahan saya)Tolak mereka! Saya menolak semua (kontrak yang melibatkan) keluarga saya," ujar Presiden.
"Saya pun menjadi sulit untuk bertemu dengan keponakan-keponakan saya selama tiga atau empat bulan setelah kejadian itu. Tetapi apapun itu, saya harus memberikan contoh. Itu tidak mudah, tetapi harus dilakukan," tandasnya. (Ant/P-2)
PENGAMAT kebijakan publik Gian Kasogi mengatakan, peran menteri pertahanan sebaiknya fokus untuk menangani isu soal keamanan dan pertahanan nasional.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya peran satuan-satuan tempur sebagai fondasi utama kekuatan pertahanan nasional.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
CO-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu pilar kedaulatan negara.
Pemerintah Inggris dikritik lantaran bergerak dalam kecepatan lambat terkait pertahanan domestik,
EDGE, perusahaan di bidang pertahanan asal Uni Emirat Arab, secara resmi menandatangani kerja sama strategis dengan Republikorp.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
SUASANA haru dan antusiasme tinggi mewarnai acara open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved