Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH laporan terbaru menyatakan bahwa Inggris tidak memiliki rencana untuk mempertahankan tanah air dan wilayah seberang laut, menggarisbawahi kekhawatiran serius tentang kesiapan negara menghadapi ancaman modern.
Ketua komite, Tan Dhesi, memperingatkan bahwa Inggris tidak boleh menutup mata ketika Presiden Rusia Vladimir Putin meningkatkan agresi dan sekutu Eropa terus bergantung pada perlindungan Amerika Serikat (AS)
Dokumen tersebut juga mengkritik Pemerintah lantaran bergerak dalam kecepatan lambat terkait pertahanan domestik, serta menilai bahwa penguatan keamanan nasional belum menjadi prioritas utama.
"Kami telah berulang kali mendengar kekhawatiran tentang kemampuan Inggris untuk mempertahankan diri dari serangan. Pemerintah harus bersedia menghadapi kesulitan dan memprioritaskan pertahanan dan ketahanan dalam negeri," kata Dhesi.
Temuan ini merupakan hasil investigasi selama hampir satu tahun, termasuk kunjungan ke sejumlah fasilitas NATO di Eropa dan pengumpulan bukti dari pakar militer serta pejabat pertahanan.
"Saya pikir kami telah sangat jelas menyatakan bahwa kami tidak puas dengan Pasal 3 di Inggris. Namun, saya rasa itu juga merupakan posisi yang jelas bagi semua negara anggota NATO di Eropa," kata Menteri Angkatan Bersenjata saat itu, Luke Pollard.
Pakar pertahanan ternama, Profesor Peter Roberts, memperingatkan bahwa publik harus memahami risiko akibat ketiadaan sistem pertahanan rudal nasional.
"Tidak ada kemauan politik untuk membuat keputusan sulit, atau untuk jujur kepada publik dan mengatakan kami tidak akan menghentikan rudal yang datang dan menghantam Anda," lanjutnya.
"Sekelompok dari kalian akan mati, rumah sakit akan tutup dan kalian akan kekurangan makanan, air, saluran pembuangan, dan listrik," tambahnya terkait konsekuensi yang kemungkinan terjadi.
Laporan tersebut muncul tidak lama setelah Perdana Menteri Sir Keir Starmer meluncurkan Tinjauan Pertahanan Strategis (SDR), program yang bertujuan memperbarui Angkatan Bersenjata Inggris dan memperkuat kapasitas pertahanan jangka panjang. Namun, anggota parlemen menyuarakan keprihatinan mendalam atas tertundanya Program Pertahanan Dalam Negeri yang dijanjikan dalam SDR.
Investigasi turut menemukan bahwa kerja sama lintas partai untuk meningkatkan keamanan nasional masih jauh dari standar yang diperlukan.
Angkatan Darat kini hanya memiliki sekitar 70.000 prajurit terlatih, jumlah terkecil sejak era perang Napoleon, sementara kemampuan Angkatan Laut terganggu oleh rendahnya kesiapan armada kapal selam serang.
Sebagai respons, Menteri Pertahanan John Healey akan meresmikan pembangunan 13 pabrik senjata baru untuk memperkuat kemampuan produksi amunisi dalam negeri. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk memproduksi bahan peledak dan sistem senjata secara massal guna mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan asing.
Pembangunan fasilitas pertama diharapkan dimulai tahun depan, dengan pabrik yang diproyeksikan menghasilkan bahan peledak berdaya tinggi, propelan roket, serta sistem pengapian dalam skala besar.
Kementerian Pertahanan telah mengalokasikan £1,5 miliar untuk sedikitnya enam pabrik baru, sebagai bagian dari investasi £6 miliar dalam sektor amunisi selama masa parlemen saat ini. Proyek ini ditargetkan menciptakan lebih dari 1.000 lapangan kerja.
"Hari ini, Menteri Pertahanan akan menguraikan rencananya untuk memperkuat kesiapan tempur Inggris, menjaga keamanan Inggris di dalam negeri dan kekuatan di luar negeri," kata seorang juru bicara Kementerian Pertahanan.
Juru bicara itu menambahkan bahwa lokasi untuk pabrik-pabrik baru telah diidentifikasi, dan keputusan anggaran mendatang akan memastikan peningkatan pertahanan tidak kembali ke pola kekurangan dana seperti masa lalu.
Pilihan yang diambil oleh Menteri Keuangan dalam Anggaran mendatang akan memastikan tidak ada lagi kembalinya Angkatan Bersenjata yang kosong dan kekurangan dana seperti di masa lalu
"Seiring kita melanjutkan peningkatan anggaran pertahanan berkelanjutan tererbesar sejak Perang Dingin, yang memungkinkan kita berinvestasi dalam kapabilitas modern untuk menjaga keamanan negara," pungkasnya. (Sun/I-3)
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
CO-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu pilar kedaulatan negara.
EDGE, perusahaan di bidang pertahanan asal Uni Emirat Arab, secara resmi menandatangani kerja sama strategis dengan Republikorp.
KOLABORASI lintas sektor kesehatan dan pertahanan menjadi sorotan dalam pembukaan The 2nd International Military Medicine Symposium & Workshop (Imedic 2025) yang digelar di Jakarta.
Kinerja sektor pertahanan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dinilai berhasil memperkuat kemandirian industri strategis nasional sekaligus menjaga stabilitas keamanan.
Kim Jong-un sinyalkan penguatan nuklir dan ICBM pada Kongres Partai ke-9. Pyongyang fokus pada pembangunan militer luar biasa dan konsolidasi kekuasaan absolut.
Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan mulai berlaku pada 5 Februari 2011.
INDONESIA mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia segera melanjutkan perundingan untuk mencegah perlombaan senjata nuklir baru.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
Letjen Vladimir Alexeyev, petinggi intelijen GRU Rusia, ditembak di apartemennya di Moskow. Serangan ini menambah panjang daftar jenderal Rusia yang jadi target.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved