Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai wajib Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan solusi mengatasi masalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Sertifikasi itu dinilai rawan diperjualbelikan.
"Terus terang menurut saya tipu-tipu juga, karena kan tidak berdasarkan fakta, faktual di SPPG-nya. Harus beli sertifikasi higienis, artinya jual-beli. Untuk apa? Pasti itu kan bukan solusi kalau menurut saya seperti itu," kata Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9).
Irma mengaku menemukan praktik tersebut di daerah pemilihannya. Bahkan, untuk mendapatkan sertifikasi itu harus menyetor uang jutaan rupiah.
"Harganya bisa sampai, kalau nggak salah, sampai 10 jutaan, 6-10 jutaan," ucap Irma.
Irma mengingatkan bahwa masalah MBG seperti keracunan harus jadi perhatian serius. Badan Gizi Nasional (BGN), kata Irma, mestinya harus diisi dengan orang-orang yang berkompeten dibidangnya agar masalah serupa tak terulang.
"Orang-orang yang memang harus bertanggung jawab dan diikutsertakan di dalam BGN ini, betul-betul orang-orang yang memang tupoksinya, kemampuannya memang ada di sini," ucap Irma.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menekankan bahwa seluruh dapur yang tergabung dalam program MBG wajib memiliki SLHS. Langkah ini diambil untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan tetap terjaga, menyusul maraknya kasus keracunan di beberapa daerah.
Menurut Zulhas, penerapan SLHS menjadi syarat penting agar kualitas makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar kesehatan. Pemerintah tidak ingin ada kelalaian yang berdampak pada kesehatan penerima manfaat program MBG.
“Harus atau wajib hukumnya. Setiap SPPG harus punya SLHS. Harus," kata Zulhas, Minggu, 28 September 2025. (Fah/P-3)
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
MBG menjadi salah satu strategi efektif dalam menekan kemiskinan secara tidak langsung.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Relawan dapur Makan Bergizi Gratis di Semarang mengaku terbantu secara ekonomi. Warga berharap program MBG terus berlanjut.
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Puslabfor Mabes Polri melakukan olah TKP lanjutan dan mengambil sampel makanan serta air mineral dalam kasus penemuan tiga jenazah satu keluarga di Warakas, yang diduga keracunan makanan
Polisi menyebut tiga korban satu keluarga yang ditemukan tewas di kontrakan Warakas, Jakarta Utara, mengeluarkan busa dari mulut. Penyebab kematian masih diselidiki.
Polres Metro Jakarta Utara menyelidiki dugaan keracunan makanan yang menewaskan tiga penghuni kontrakan di Jalan Warakas. Polisi masih melakukan olah TKP.
Polisi mengevakuasi tiga jasad korban yang diduga keracunan makanan dari kontrakan di Jalan Warakas, Jakarta Utara, ke RS Polri Kramat Jati dan menunggu hasil uji penyebab kematian.
Seorang ibu dan dua anak ditemukan tewas di rumah kontrakan Jalan Warakas, Jakarta Utara. Polisi mengamankan bungkus makanan dan menyelidiki penyebab kematian.
Tiga anggota satu keluarga ditemukan tewas di rumah kontrakan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menduga korban mengalami keracunan makanan dan masih menyelidiki kasus ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved