Kapolri Bentuk Tim Reformasi Dinilai Sebagai Wujud Kepatuhan Pada Presiden

PENGAMAT intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah menegaskan bahwa pembentukan Tim Transformasi Kepolisian sepenuhnya merupakan arahan Presiden  RI, Prabowo Subianto.

Ia menekankan langkah tersebut turut membantah adanya tudingan pembentukan tersebut merupakan bentuk kekecewaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap pemerintah.

Menurutnya Prabowo secara khusus memerintahkan Kapolri untuk membentuk tim ini guna melakukan pemetaan menyeluruh mengenai kondisi internal kepolisian.

Baca juga : Kapolri Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan untuk Memajukan Indonesia

“Pemetaan itu mencakup institusi, organisasi, manajemen, sumber daya manusia, hingga regulasi yang berkaitan dengan eksistensi Polri,” ungkapnya, Jakarta, Selasa (23/9). 

Amir menuturkan Tim Transformasi ini akan mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar di tubuh kepolisian.

Menurutnya laporan lengkap hasil kerja tim akan disampaikan langsung oleh Kapolri kepada Presiden Prabowo setelah kepala negara kembali dari lawatan luar negeri.

Baca juga :  Presiden Perintahkan Kepolisian Transparan dalam Kasus Affan

“Laporan inilah yang akan menjadi dasar Presiden membentuk Komisi Reformasi Polri, yang keputusannya akan diumumkan segera setelah beliau tiba di Tanah Air,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak keliru menafsirkan langkah Kapolri.

“Publik sebaiknya tidak terjebak isu yang menyesatkan. Ini adalah agenda resmi Presiden untuk mendorong reformasi Polri secara terstruktur dan menyeluruh,” katanya.

Dengan pembentukan Tim Transformasi dan rencana Komisi Reformasi Polri ini, pemerintah berharap dapat memperkuat profesionalisme kepolisian sekaligus menjawab berbagai tantangan keamanan dan penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Sebagai informasi, Tim Transformasi Reformasi Polri dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai langkah strategis untuk mempercepat reformasi institusi Polri.

Tim ini terdiri dari 52 perwira tinggi dan menengah serta tertuang dalam Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025

Tujuan pembentukannya, yakni menjawab tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi Polri, menyelaraskan reformasi dengan Grand Strategy Polri 2025–2045, dan melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah dalam proses transformasi. (Cah/P-3)